Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2019

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lanjut Usia

Juga dikenal sebagai: Peraturan BKKBN 13/2019 · Peraturan BKKBN No. 13 Tahun 2019 · Peraturan BKKBN Nomor 13 Tahun 2019

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:31 Desember 2019Tanggal Penetapan:27 Desember 2019
Standar & Pedoman TeknisProgram Keluarga Berencana

Informasi

TipePeraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
TemaPengelolaan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lanjut Usia
LokasiBadan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Tanggal Berlaku31 Desember 2019
Tanggal Penetapan27 Desember 2019
Tempat PenetapanJakarta

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 85/PER/F3/2012 tentang Pedoman Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lanjut usia dengan mewujudkan Lansia yang bertaqwa, mandiri, produktif, dan bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui pengelolaan kelompok kegiatan bina keluarga lanjut usia yang lebih terstruktur dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan saat ini.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan antara berbagai tingkat pemerintahan dalam pengelolaan kelompok kegiatan bina keluarga lanjut usia (BKL), mulai dari tingkat pusat hingga desa/kelurahan. Pengelola Program Ketahanan Keluarga Lansia bertanggung jawab atas pembinaan, sosialisasi, dan pengembangan materi serta media pembinaan. Selain itu, peraturan ini menetapkan pembentukan kelompok kegiatan BKL di tingkat dusun dan/atau rukun warga, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga lansia serta meningkatkan kualitas hidup lansia. Kewajiban perizinan, pendaftaran, dan pelaporan juga diatur untuk memastikan pelaksanaan program yang efektif.

(-)

(-)