Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 138 Tahun 2016

(-)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 138 Tahun 2016 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuannya adalah untuk menetapkan hasil pemetaan urusan pemerintahan di bidang perhubungan sebagai dasar penetapan tipelogi organisasi perangkat daerah. Hal ini digunakan oleh pemerintah daerah untuk menetapkan kelembagaan perangkat daerah, perencanaan, dan penganggaran, serta sebagai dasar pembinaan teknis kepada daerah secara nasional. Peraturan ini juga mengatur bahwa dalam hal kemampuan keuangan daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh daerah masih terbatas, tipelogi perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang perhubungan dapat disesuaikan dengan hasil pemetaan. Evaluasi terhadap hasil pemetaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(-)

(-)