[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","018c80d8-eaef-456d-a9c4-5e365b5e8c5d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018","number","2","year","2018","published_date","2018-06-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat","place_of_enactment","Jailolo","theme","Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kepala desa-pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018 Nomor 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka mewujudkan pemilihan Kepala Desa yang demokratis secara serentak dan bergelombang, maka Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Barat; Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka perlu ditetapkan regulasi tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.60 Tahun 1958; UU No.46 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 1999; UU No.1 Tahun 2003; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2005; PP No.43 Tahun 2014; Permendagri No.80 Tahun 2014; Permendagri No.112 Tahun 2014; Permendagri No.82 Tahun 2015; Permendagri No.65 tahun 2017; Permendagri No.66 Tahun 2017. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan menetapkan batasan istilah yang diatur dalam pengaturannya. Diatur tentang Pemilihan Kepala Desa, Pelaksanaan, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pegawai Negeri Sipil sebagai Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa, Pembiayaan, Pengangkatan Kepala Desa, Pengawasan Pemilihan, Tugas, Wewenang, Hak, Kewajiban dan Larangan Kepala Desa, Pemberhentian Kepala Desa, Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa, Sanksi, dan Pakaian Dinas dan Atribut Kepala Desa. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2018. \n 29 Halaman, Penjelasan: 6 Halaman. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Barat. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan pemilihan Kepala Desa yang demokratis secara serentak dan bergelombang, serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait. Tujuannya adalah untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten oleh Bupati.\n2. Tahapan pemilihan Kepala Desa yang meliputi persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.\n3. Persyaratan bagi pemilih dan calon Kepala Desa.\n4. Tata cara pendaftaran, penelitian, dan penetapan calon Kepala Desa.\n5. Proses kampanye dan masa tenang.\n6. Tata cara pemungutan dan penghitungan suara.\n7. Penetapan dan pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih.\n8. Pengaturan mengenai Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Pegawai Negeri Sipil sebagai calon Kepala Desa.\n9. Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.\n10. Tugas, wewenang, hak, kewajiban, dan larangan bagi Kepala Desa.\n\nPeraturan ini juga mengatur tentang pembiayaan pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi dan selanjutnya mengacu pada Peraturan Daerah ini.\n2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak bergelombang sepanjang teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.","sanctions","1. Bagi anggota masyarakat yang mengganggu atau menggagalkan proses pemilihan kepala desa, dapat diberikan sanksi berupa tidak menduduki jabatan apapun dalam pemerintahan desa.\n2. Bagi Perangkat Desa, anggota BPD, Penjabat Kepala Desa, ASN/PNS, TNI/POLRI yang terlibat dalam politik praktis Pemilihan Kepala Desa, akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WEST HALMAHERA
THE PROVINCE OF NORTH MALUKU

REGIONAL REGULATION OF WEST HALMAHERA REGENCY
NUMBER 2 OF 2018
ON
ELECTION, APPOINTMENT
AND DISMISSAL OF VILLAGE CHIEFS

\n \n \n

Menimbang :

bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan Kepala Desa yang demokratis secara serentak dan bergelombang, maka Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Barat;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66

","pdf_url","/proxy/pdf?id=018c80d8-eaef-456d-a9c4-5e365b5e8c5d","actionData","errors"]