[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","01883f1b-f0e9-41ad-84f5-c7927116726a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":-5,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 28 Tahun 2011","number","28","year","2011","published_date","2011-05-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2011
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 28, LL : 14 HLM.
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2011. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 ini bertujuan untuk mengatur penggunaan kawasan hutan lindung untuk kegiatan penambangan bawah tanah. Latar belakang kebijakan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010. Peraturan ini menetapkan bahwa penambangan bawah tanah di kawasan hutan lindung dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan tersebut. Izin penggunaan kawasan hutan lindung harus diperoleh dari Menteri Kehutanan melalui dua tahap: persetujuan prinsip dan izin pinjam pakai. Pemohon izin harus memenuhi berbagai persyaratan, termasuk kelayakan usaha, keputusan kelayakan lingkungan, dan rekomendasi dari pejabat terkait. Pemegang izin wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, melakukan reklamasi, dan membayar PNBP serta biaya lainnya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan pencabutan izin.

","transitional_provisions","1. Pemegang perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan yang Studi Kelayakan Penambangan Bawah Tanah-nya sudah disahkan tetapi belum mendapat izin pinjam pakai kawasan hutan lindung sebelum Peraturan Presiden ini ditetapkan, maka studi kelayakannya masih berlaku.\n2. Pemegang perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan yang AMDAL-nya masih berlaku tetapi belum mendapat izin pinjam pakai kawasan hutan lindung pada saat ditetapkannya Peraturan Presiden ini, wajib dilakukan koreksi terhadap Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) terutama yang berkaitan dengan fungsi pokok hutan lindung.\n3. Pemegang perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan yang AMDAL-nya masih dalam proses penilaian Komisi Penilai AMDAL Daerah pada saat ditetapkannya Peraturan Presiden ini, maka Komisi Penilai AMDAL Daerah wajib menyerahkan seluruh proses penilaian kepada Komisi Penilai AMDAL Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n4. Selama Lembaga REDD+ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) belum terbentuk, perannya dilaksanakan oleh Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+ yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2010 tentang Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+.","sanctions","1. Izin pinjam pakai kawasan hutan lindung dicabut oleh Menteri dalam hal pemegang izin tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e; atau melanggar ketentuan Pasal 10 atau Pasal 11.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 28 OF 2011
CONCERNING
THE UTILIZATION OF PROTECTED FOREST AREAS FOR
UNDERGROUND MINING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 5 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 2010 concerning the Use of Forest Areas, it is necessary to stipulate a Presidential Regulation regarding the Use of Protected Forest Areas for Underground Mining; \n \n
In view of:	\n \n Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia; \n Law Number 41 of 1999 concerning Forestry (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 167, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3888) as amended by Law Number 19 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=01883f1b-f0e9-41ad-84f5-c7927116726a","actionData","errors"]