[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","0187ad4c-d51c-40fb-b348-0a44ab8c74ca","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2011","number","1","year","2011","published_date","2011-02-07","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kayong Utara","place_of_enactment","Sukadana","theme","BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2011/NO.1, TLD NO.57 LL KAB. KAYONG UTARA: 27 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
ABSTRAK:	\n \n bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak daerah, dan pelaksanaannya harus diatur dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan \n Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 16 Tahun 1985; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 40 Tahun 1996; PP No. 24 Tahun 1997; PP No. 37 Tahun 1998; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Permenkeu No. 147/PMK.07/2010; Permenkeu No. 148/PMK.07/2010; Perda Kab.Kayong Utara No. 1 Tahun 2009; Perda Kab.Kayong Utara No. 2 Tahun 2009 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Nama, Objek, dan Subjek Pajak; Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak; Wilayah Pemungutan; Saat Terutangnya Pajak; Penetapan dan Pajak Pemungutan; Tata Cara Pembayaran dan Penagihan; Keberatan dan Banding; Pengurangan dan Keringanan Pajak; Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif Kepada Wajib Pajak; Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; Kedaluarsa Penagihan; Kewajiban dan Sanksi Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Instansi Yang Membidangi Pelayanan Lelang Negara dan Pertanahan Dalam Pemenuhan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Ketentuan Khusus; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan dan Pengendalian; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2011. \n Penjelasan sebanyak 5 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Kayong Utara. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mewujudkan kemandirian daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan Substansial:

Objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, meliputi pemindahan hak (jual beli, tukar menukar, hibah, waris, dll.) dan pemberian hak baru. Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB meliputi perwakilan diplomatik, negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, badan internasional, konversi hak tanpa perubahan nama, wakaf, dan kepentingan ibadah.

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP), yaitu harga transaksi atau nilai pasar. Jika NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB, maka digunakan NJOP PBB. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ditetapkan sebesar Rp.60.000.000,00, kecuali untuk waris atau hibah wasiat dalam hubungan keluarga sedarah satu derajat, NPOPTKP sebesar Rp.300.000.000,00. Tarif BPHTB adalah 5%.

Peraturan ini juga mengatur wilayah pemungutan, saat terutangnya pajak, tata cara penetapan dan pemungutan pajak, pembayaran dan penagihan, keberatan dan banding, pengurangan dan keringanan pajak, pembetulan ketetapan pajak, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, kewajiban dan sanksi bagi PPAT/Notaris dan instansi terkait, pemeriksaan, insentif pemungutan, ketentuan khusus, penyidikan, dan ketentuan pidana.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pejabat pembuat akta tanah/notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.7.500.000,00 untuk setiap pelanggaran.\n2. Pejabat pembuat akta tanah/notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.250.000,00 untuk setiap laporan.\n3. Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (3) dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Perda Kab. Kayong Utara No. 1 Tahun 2024 tentang PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/322602/perda-kab-kayong-utara-no-1-tahun-2024","05fd7d09-d110-41a8-aa31-0f39468d0a94","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF KAYONG UTARA REGENCY

REGIONAL REGULATION OF KAYONG UTARA REGENCY
NUMBER 1 OF 2011
CONCERNING
DUTY ON ACQUISITION OF RIGHTS TO LAND AND BUILDING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KAYONG UTARA,

Considering:

that regional tax is an important source of regional income to finance the implementation of regional government in providing services to the community and realizing regional independence;
that based on Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, Duty on Acquisition of Rights to Land and Building is a regional tax, and its implementation must be regulated by a Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Duty on Acquisition of Rights to Land and Building;

In view of:

Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles (State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=0187ad4c-d51c-40fb-b348-0a44ab8c74ca","actionData","errors"]