Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2011

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Juga dikenal sebagai: Perda Kabupaten Kayong Utara 1/2011 · Perda Kabupaten Kayong Utara No. 1 Tahun 2011 · Perda Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2011

Status:
Tidak Berlaku
Tanggal Berlaku:7 Februari 2011Tanggal Penetapan:7 Februari 2011
PerpajakanPajak & Retribusi DaerahPertanahan & Penataan Ruang

Informasi

TipePeraturan Daerah (Perda)
TemaBEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
LokasiPemerintah Kabupaten Kayong Utara
Tanggal Berlaku07 Februari 2011
Tanggal Penetapan07 Februari 2011
Tempat PenetapanSukadana

(-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Kayong Utara. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mewujudkan kemandirian daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan Substansial:

Objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, meliputi pemindahan hak (jual beli, tukar menukar, hibah, waris, dll.) dan pemberian hak baru. Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB meliputi perwakilan diplomatik, negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, badan internasional, konversi hak tanpa perubahan nama, wakaf, dan kepentingan ibadah.

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP), yaitu harga transaksi atau nilai pasar. Jika NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB, maka digunakan NJOP PBB. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ditetapkan sebesar Rp.60.000.000,00, kecuali untuk waris atau hibah wasiat dalam hubungan keluarga sedarah satu derajat, NPOPTKP sebesar Rp.300.000.000,00. Tarif BPHTB adalah 5%.

Peraturan ini juga mengatur wilayah pemungutan, saat terutangnya pajak, tata cara penetapan dan pemungutan pajak, pembayaran dan penagihan, keberatan dan banding, pengurangan dan keringanan pajak, pembetulan ketetapan pajak, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, kewajiban dan sanksi bagi PPAT/Notaris dan instansi terkait, pemeriksaan, insentif pemungutan, ketentuan khusus, penyidikan, dan ketentuan pidana.

(-)

1. Pejabat pembuat akta tanah/notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.7.500.000,00 untuk setiap pelanggaran. 2. Pejabat pembuat akta tanah/notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.250.000,00 untuk setiap laporan. 3. Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (3) dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.