[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","0181f978-931b-44a6-8d06-47adb31fe477","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan","short_title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2026","number","3","year","2026","published_date","2026-01-11","effective_date","2026-03-11","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5e75b48c-9b41-41d0-9e99-54e358ec6d19","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Perhubungan","short_name","Permenhub","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"375e14e0-ae1a-4c20-a498-fac35fde1286","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Kementerian Perhubungan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Angkutan di Perairan
2026
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 3, BN 2026 (171): 8 hlm.; jdih.kemenhub.go.id
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan
ABSTRAK:	\n \n Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di bidang usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan yang profesional, kompeten, disiplin, dan bertanggung jawab serta memenuhi standar nasional dan internasional, perlu mengatur mengenai pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan. \n Dasar hukum Permenhub ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 31 Tahun 2021; Perpres No. 140 Tahun 2024; Perpres No. 173 Tahun 2024; dan Permenhub No. 17 Tahun 2022. \n Permenhub ini mengubah beberapa ketentuan dalam Permenhub No. 59 Tahun 2021. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2026. \n Permenhub ini mengubah Permenhub No. 59 Tahun 2021. \n Lampiran file: 8 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di bidang usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan yang profesional, kompeten, disiplin, dan bertanggung jawab sesuai standar nasional dan internasional. Fokus utama kebijakan ini adalah pengaturan mengenai pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi bagi tenaga kerja bongkar muat serta sumber daya manusia pada perusahaan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan.\n\nSecara substansial, peraturan ini mewajibkan tenaga kerja bongkar muat dan sumber daya manusia di bidang usaha jasa terkait angkutan di perairan untuk memiliki kompetensi yang dibuktikan melalui sertifikat kompetensi atau sertifikat pelatihan. Badan usaha penyedia tenaga kerja dan perusahaan terkait diwajibkan untuk melakukan peningkatan kompetensi bagi sumber daya manusianya dengan biaya yang ditanggung oleh perusahaan. Sertifikasi kompetensi diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah memiliki lisensi dan terdaftar di Direktorat Jenderal, sementara sertifikat pelatihan diterbitkan oleh lembaga pelatihan (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau badan hukum Indonesia) yang telah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal. Selain itu, peraturan ini menetapkan mekanisme pemantauan dan evaluasi berkala terhadap lembaga sertifikasi dan lembaga pelatihan oleh Direktur Jenderal.","transitional_provisions","1. Lembaga sertifikasi profesi tenaga kerja bongkar muat dan lembaga sertifikasi profesi sumber daya manusia di bidang usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, wajib mendaftar kepada Direktorat Jenderal paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.\n2. Lembaga pelatihan tenaga kerja bongkar muat dan lembaga pelatihan sumber daya manusia di bidang Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, wajib mendaftar kepada Direktorat Jenderal paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.\n3. Sertifikat pelatihan tenaga kerja bongkar muat dan sertifikat pelatihan sumber daya manusia di bidang usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[101],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","Permenhub No. 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/284692/permenhub-no-59-tahun-2021","2b16e221-56a3-4b21-9a03-dfa31855c3e7","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER PM 3 OF 2026
ON
AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION NUMBER PM 59 OF 2021
ON THE CONDUCT OF ANCILLARY SERVICES BUSINESS RELATED TO WATER TRANSPORT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering :

that to meet the need for human resources in the field of ancillary services business related to water transport that are professional, competent, disciplined, and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=0181f978-931b-44a6-8d06-47adb31fe477","actionData","errors"]