[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","01819fbf-a813-4880-922d-bca68fd78ef1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":-5,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2010","number","16","year","2010","published_date","2010-11-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"360deae4-b25d-46fe-82b4-24d9ea5dfdf8","Penyediaan Air Bersih","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Kebumen","place_of_enactment","Kebumen","theme","Pengelolaan Air Tanah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Air Tanah
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2010/NO.16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Air Tanah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pengelolaan\r\nair tanah di Kabupaten Kebumen, maka perlu\r\nmengatur pengelolaan air tanah; \r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk\r\nPeraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah; \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang\r\nPengelolaan Air Tanah\r\nyang meliputi\r\nTujuan, Dasar Dan Hak,\r\nWewenang Dan Tanggung Jawab,\r\nKegiatan Pengelolaan,\r\nPerizinan,\r\nPengawasan Dan Pengendalian,\r\nPelanggaran,\r\nKoordinasi,\r\nPenyidikan,\r\nSanksi Administratif,\r\nKetentuan Pidana,\r\nKetentuan Peralihan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2010. \n 60 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah bertujuan untuk menjamin kesinambungan ketersediaan, keberlanjutan pemanfaatan, serta kelestarian air tanah demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah yang utuh, mencakup air fosil, air mineral, dan air panas di wilayah daerah.

\n\n

Hak atas air tanah terdiri dari Hak Guna Pakai dan Hak Guna Usaha. Hak Guna Pakai diperoleh tanpa izin untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dengan batasan tertentu. Hak Guna Usaha diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin Bupati.

\n\n

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi penyusunan kebijakan teknis, pengelolaan air tanah dalam satu kabupaten, inventarisasi, penyusunan rencana pengelolaan, pelaksanaan konstruksi, operasi, pemeliharaan, pemantauan, evaluasi, konservasi, penyediaan sumur pantau, mendorong pengawetan air tanah, pendayagunaan, penetapan zona pemanfaatan, peruntukan air tanah, prioritas penyediaan, alokasi penggunaan, pengendalian daya rusak, tindakan darurat, penerbitan izin, sistem informasi air tanah, pemberdayaan, pengendalian penggunaan, dan pengawasan pengelolaan air tanah.

\n\n

Kegiatan pengelolaan air tanah meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah. Perencanaan mencakup inventarisasi, penetapan zona konservasi, serta penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan air tanah. Pelaksanaan meliputi konstruksi, operasi, dan pemeliharaan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala. Konservasi meliputi penentuan zona konservasi, perlindungan dan pelestarian, pengawetan, serta pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah. Pendayagunaan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Pengendalian daya rusak bertujuan mencegah amblesan tanah.

\n\n

Setiap kegiatan pengeboran, penggalian, dan pengambilan air tanah harus memperoleh izin dari Bupati. Izin terdiri dari Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah. Pemegang izin memiliki hak dan kewajiban yang harus dipatuhi, termasuk melaporkan kegiatan, mematuhi rekomendasi teknis, melengkapi meter air, memelihara lingkungan, menyediakan air untuk masyarakat sekitar, dan membuat sumur resapan.

","transitional_provisions","1. Izin yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 29 ayat (5), Pasal 30, dan Pasal 46 dapat dipidana dengan kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
KEBUMEN REGENCY
NUMBER: 16 YEAR 2010 SERIES: E NUMBER: 7

REGIONAL REGULATION OF KEBUMEN REGENCY
NUMBER 16 YEAR 2010
CONCERNING
GROUNDWATER MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KEBUMEN,

Considering:

that for the smooth and orderly management of groundwater in Kebumen Regency, it is necessary to regulate groundwater management;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation on Groundwater Management;

In view of:

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of Central Java;
Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1981 Number 76, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3209);
Law Number 7 of 2004 concerning Water Resources (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2004 Number 32,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=01819fbf-a813-4880-922d-bca68fd78ef1","actionData","errors"]