[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","017c19a3-f6a3-4087-8273-b3ddabe478fc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2024","number","4","year","2024","published_date","2024-09-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"b31a8222-540c-410c-aa76-bb08904489ee","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Belitung Timur","place_of_enactment","Manggar","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

hak keuangan - administratif - pimpinan - anggota - dprd
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 4
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:	\n \n Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 \r\nTahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah \r\nNomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif \r\nPimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu \r\ndilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten \r\nBelitung Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan \r\ndan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan \r\nRakyat Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang \r\nPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur \r\nNomor 7 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif \r\nPimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2017; dan Perda Kab. Belitung Timur No. 7 Tahun 2017. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Mengubah ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 9 tentang tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD; mengubah ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) pada Pasal 13 tentang pengaturan rumah negara bagi pimpinan dan anggota DPRD; mengubah Pasal 14 tentang pelarangan pemindahtanganan rumah negara dan perlengkapannya; mengubah Pasal 15 ayat (1) tentang kendaraan perorangan dinas bagi pimpinan DPRD; mengubah Pasal 16 tentang mekanisme pemberian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD; mengubah Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) tentang besaran tunjangan transportasi; dan mengubah Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) tentang uang jasa pengabdian kepada pimpinan atau anggota DPRD. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2024. \n Perda ini mengubah Perda Kab. Belitung Timur No. 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. \n 12 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Perubahan tersebut meliputi:

Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan pakaian dinas dan atribut. Selain itu, Pimpinan DPRD disediakan tunjangan berupa rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan perorangan dinas, dan belanja rumah tangga. Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan berupa rumah negara dan perlengkapannya, dan tunjangan transportasi.
Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar. Anggota DPRD juga dapat disediakan rumah negara dan perlengkapannya sesuai standar. Pemakaian dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas dibebankan pada APBD. Pimpinan dan Anggota DPRD wajib mengembalikan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah setelah berhenti atau berakhir masa jabatan.
Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas tidak dapat dimanfaatkan dan dipindahtangankan, kecuali kendaraan perorangan dinas yang sudah tidak diperlukan dapat dipindahtangankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jika Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan perorangan dinas, Pimpinan DPRD diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi. Anggota DPRD dapat diberikan tunjangan perumahan jika Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara. Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas atau tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.
Besaran tunjangan transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan standar harga setempat. Besaran tunjangan transportasi dihitung oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 1 kali dalam 3 tahun dan tidak boleh melebihi besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.
Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa jabatannya diberikan uang jasa pengabdian yang disesuaikan dengan masa jabatan. Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian diberikan kepada ahli warisnya.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, seiring dengan perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF EAST BELITUNG
BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF EAST BELITUNG REGENCY
NUMBER 4 OF 2024
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION
NUMBER 7 OF 2017 REGARDING FINANCIAL AND ADMINISTRATIVE RIGHTS OF
LEADERSHIP AND MEMBERS OF THE REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF EAST BELITUNG,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Government Regulation Number 1 of 2023 concerning Amendments to Government Regulation Number 18 of 2017 concerning Financial and Administrative Rights of the Leadership and Members of the Regional People's Representative Council, it is necessary to adjust Regional Regulation of East Belitung Regency Number 7 of 2017 concerning Financial and Administrative Rights of the Leadership and Members of the Regional People's Representative Council;
that based on the considerations as referred to in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=017c19a3-f6a3-4087-8273-b3ddabe478fc","actionData","errors"]