[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","017c0a6e-2e0e-4b71-a5fb-ba422de4a863","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":85,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa/Kelurahan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2008","number","3","year","2008","published_date","2008-05-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Mamasa","place_of_enactment","Mamasa","theme","Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa/Kelurahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

musrenbang
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2008 NOMOR 76
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa/Kelurahan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka pelaksanaan \r\nMUSRENBANG untuk mewujudkan dan \r\nmenjamin pelaksanaan peran serta \r\nmasyarakat dan demokratisasi; \n a. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 \r\ntentang Pembentukan Provinsi Sulawesi \r\nBarat (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 105, \r\nTambahan Lembaran Negara Nomor 4422);\r\nb. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 \r\ntentang Perimbangan Keuangan Pusat dan \r\nDaerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 4438); \r\nc. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 \r\ntentang Pembinaan dan Pengawasan \r\nPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2005 Nomor 165, Tambahan \r\nLembaran Negara Nomor 4503); \n Peraturan ini mengatur tentang, Tujuan, prinsip-prinsip, kedudukan dan fungsi, peserta, dan waktu pelaksanaan MUSRENBANG desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Mamasa \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2008. \n 13 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2008 ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa/kelurahan. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan dan menjamin pelaksanaan peran serta masyarakat serta demokratisasi dalam perencanaan pembangunan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Tujuan Musrenbang: Mengoptimalkan partisipasi masyarakat, memahami kondisi masyarakat, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, meningkatkan keswadayaan, dan meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan.
Prinsip Musrenbang: Pemberdayaan, keterbukaan, akuntabilitas, keberlanjutan, partisipasi, efisiensi, efektivitas, dan aspiratif.
Kedudukan dan Fungsi Musrenbang: Sebagai forum tertinggi di desa/kelurahan untuk menilai dan mengevaluasi hasil Musrenbang sebelumnya, memperoleh informasi untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah desa, dan menyusun skala prioritas rencana kerja tahun berikutnya.
Peserta Musrenbang: Kepala Desa/Kelurahan, tokoh lembaga kemasyarakatan, anggota BPD, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidik, tokoh wanita, anggota PKK, anggota kelompok tani, tokoh pemuda, bidan/perawat desa, lembaga ekonomi desa, dan tokoh masyarakat lainnya.
Waktu dan Mekanisme Musrenbang: Dilaksanakan paling lama 2 bulan (Maret-April), diawali dengan musyawarah tingkat dusun/RW. Tahapan meliputi persiapan dan pelaksanaan.
Peran Lembaga-Lembaga dalam Musrenbang: Dijelaskan peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, Kepala Desa/Lurah, pengurus PKK, RT/RW, Karang Taruna, BPD, LPM, tim teknis, Pemerintah Daerah, dan DPRD.
Posisi dan Kaitan Musrenbang dengan Perencanaan Pembangunan Daerah: Musrenbang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah.

Peraturan ini juga mengatur sumber pembiayaan forum Musrenbang yang berasal dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, alokasi dana desa, APBDesa, swadaya masyarakat, dan sumbangan pihak ketiga.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang selama ini berlaku di daerah disesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAMASA REGENCY GOVERNMENT
REGIONAL REGULATION OF MAMASA REGENCY
NUMBER: 3 OF 2008
ON
GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF DELIBERATION ON PLANNING
DEVELOPMENT (MUSRENBANG) VILLAGE/SUB-DISTRICT
MAMASA REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MAMASA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :	\n \n that in order to implement MUSRENBANG to realize and guarantee the implementation of community participation and democratization; \n that based on the considerations as referred to in letter a, it is deemed necessary to stipulate a Regional Regulation on Guidelines for the Implementation of Development Planning Deliberations (Musrenbang) Villages/Sub-Districts; \n \n
Bearing in Mind :	\n \n Law Number 11 of 2002 on the Establishment of Mamasa Regency and Palopo City in South Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2002 Number 24, Supplement to the State Gazette of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=017c0a6e-2e0e-4b71-a5fb-ba422de4a863","actionData","errors"]