[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","016e851e-d584-4084-a4d3-db5f17680619","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pendirian Warung Telekomunikasi, Warung Internet, dan Kios Phone","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 11 Tahun 2004","number","11","year","2004","published_date","2004-02-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kolaka","place_of_enactment","Kolaka","theme","Pengawasan dan Pengendalian Pendirian Warung Telekomunikasi, Warung Internet, dan Kios Phone","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

WARUNG TELEKOMUNIKASI - WARUNG INTERNET - KIOS PHONE
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD. 2004/ NO. 11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengawasan dan Pengendalian Pendirian Warung Telekomunikasi, Warung Internet, dan Kios Phone
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dengan telah di \r\ntetapkannya Peraturan Pemerintah \r\nNomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi \r\nDaerah, maka dirasa perlu mengadakan \r\nperubahan dibidang Retribusi sesuai \r\ndengan semangat Otonomi Daerah; \r\nb. bahwa Retribusi Pengawasan dan \r\nPengendalian Pendirian Warung \r\nTelekomunikasi, Warung Internet, dan \r\nKios Phone merupakan salah satu \r\nsumber Pendapatan Daerah yang penting \r\nguna membiayai penyelenggaraan \r\nPemerintahan dan Pembangunan Daerah\r\nuntuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, \r\nnyata dan bertanggung jawab; \r\nc. bahwa untuk maksud huruf a dan b tersebut diatas \r\nmaka dirasa perlu diatur dan ditetapkan Peraturan \r\nDaerah; \n 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 \r\ntentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di \r\nSulawesi (Lembaran Negara RI. Tahun 1959 Nomor \r\n74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); \r\n2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang \r\nHukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun \r\n1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI \r\nNomor 3209); \r\n3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun \r\n1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara \r\nNomor 3839); \r\n4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang \r\nPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat \r\ndan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 \r\nNomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor \r\n3848); \r\n5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang \r\nPerubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun \r\n1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah \r\n(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, \r\nTambahan Lembaran Negara Nomor 4048);\r\n6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 \r\ntentang Telekomunikasi; \r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun \r\n2000 tentang Penyelenggaraan \r\nTelekomunikasi; \r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun \r\n2000 Tentang Penggunaan Spektrum \r\nFrekwensi Radio dan Orbit Satelit; \r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun \r\n1988 tentang Koordinasi Kegiatan \r\nInstansi Vertikal di Daerah (Lembaran \r\nNegara RI Tahun 1988 Nomor 10, \r\nTambahan Lembaran Negara Nomor \r\n3373); \r\n10. Peraturan Pemerintah 25 Tahun \r\n2000 tentang Kewenangan Pemerintah \r\ndan Kewenangan Propinsi sebagai \r\nDaerah Otonom (Lembaran Negara RI \r\nTahun 2000 Nomor 54, Tambahan \r\nLembaran Negara Nomor 3952); \r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 \r\nTahun 2001 tentang Pajak Daerah \r\n(Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor \r\n118, Tambahan Lembaran Negara Nomor \r\n4138);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 \r\ntentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI \r\nTahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran \r\nNegara Nomor 4139); \r\n13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor4 \r\nTahun 2000 tentang Kewenangan Daerah \r\nKabupaten Kolaka; \r\n14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 \r\nTahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi \r\nPerangkat Daerah Kabupaten Kolaka; \r\n15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun \r\n2001 Tentang Penyelenggaraan Jaringan \r\nTelekomunikasi; \r\n16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun \r\n2001 Tentang Penyelenggaraan Jasa \r\nTelekomunikasi; \r\n17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun \r\n2002 Tentang Penyelenggaraan warung \r\nTelekomunikasi; \r\n18. Keputusan Dirjen Pos dan Telekomunikasi No.22/ \r\nDirjen / 15/ 1996 Tentang Ketentuan Instalasi \r\nKabel Rumah / Gedung (IKR/G).\r\n \n Dalam peraturan ini diatur tentang pengawasan dan pengendalian pendirian warung dan telekomunikasi, warung internet, dan kios phone dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip penetapan, struktur dan besarnya tarif retribusi; tata cara pemungutan; wilayah pemungutan; sanksi administrasi; tata cara pembayaran; tata cara penagihan; kadaluwarsa; tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa; pengawasan; ketentuan penyidik; serta ketentuan pidana \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2004. \n 20 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);\n2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);\n3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengawasan dan pengendalian pendirian Warung Telekomunikasi (Wartel), Warung Internet (Warnet), dan Kios Phone di Kabupaten Kolaka. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini menetapkan bahwa pengawasan dan pengendalian pendirian Wartel, Warnet, dan Kios Phone merupakan objek retribusi jasa umum. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan jasa pelayanan dari Pemerintah Daerah. Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan lokasi, luas, klasifikasi tempat, jenis usaha, jasa usaha, serta fasilitas yang disediakan.

Tarif Retribusi:

Struktur retribusi ditetapkan sebagai berikut:

Pendirian Warung Telekomunikasi: Rp. 100.000,-/Tahun
Pendirian Warung Internet: Rp. 100.000,-/Tahun
Pendirian Kios Phone: Rp. 50.000,-/Tahun

Retribusi dipungut menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan disetor ke Kas Daerah. Pemungutan retribusi dilakukan di wilayah Kabupaten Kolaka.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).\n\nPelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan tindak Pidana paling lama 6 (Enam) Bulan atau Denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam Perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF KOLAKA REGENCY
NUMBER: 12 YEAR 2004 SERIES B NUMBER : 8

REGIONAL REGULATION OF KOLAKA REGENCY
NUMBER : 11 YEAR 2004
CONCERNING
SUPERVISION AND CONTROL OF
ESTABLISHMENT OF TELECOMMUNICATION STALLS,
INTERNET CAFES, AND PHONE KIOSKS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KOLAKA

Considering:

that with the enactment of Government Regulation Number 66 of 2001 concerning Regional Retribution, it is deemed necessary to make changes in the field of Retribution in accordance with the spirit of Regional Autonomy;
that the Retribution for Supervision and Control of the Establishment of Telecommunication Stalls, Internet Cafes, and Phone Kiosks is an important source of Regional Revenue to finance the implementation of Regional Government and Development
to strengthen broad, real and responsible Regional Autonomy;
that for the purposes of letters a and b above, it is deemed necessary to regulate and stipulate a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=016e851e-d584-4084-a4d3-db5f17680619","actionData","errors"]