[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","016e3fa0-f3d8-4f47-9ccb-454456583f4e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":-5,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2019","number","5","year","2019","published_date","2019-09-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Grobogan","place_of_enactment","Purwodadi","theme","Penyelenggaraan Pendidikan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pendidikan - penyelenggaraan
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2019/No. 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pendidikan
ABSTRAK:	\n \n bahwa pendidikan merupakan salah satu usaha \r\nmengembangkan potensi manusia guna meningkatkan \r\nkeimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia melalui proses \r\npembelajaran dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Grobogan \r\nharus diselenggarakan secara terencana, terarah, dan \r\nberkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan, \r\npeningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan \r\ntata kelola dan akuntabilitas; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun \r\n2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sudah tidak sesuai \r\nlagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat \r\nsehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada \r\nhuruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan \r\nDaerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;\r\n\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah, fungsi pendidikan, prinsip pendidikan, tujuan pendidikan, ruang lingkup pendidikan, hak dan kewajiban, pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah, penyelenggaraan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, jalur, jenjang dan jenis pendidikan, penyelenggaraan pendidikan formal, penyelenggaraan pendidikan nonformal, penyelenggaraan pendidikan informal, pendidik dan tenaga pendidikan, evaluasi dan sertifikasi, kurikulum, bahasa pengantar, pendirian satuan pendidikan, peran serta masyarakat, pengawasan, pendanaan pendidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019. \n Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2013 dicabut. \n 99 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menyelenggarakan pendidikan di Kabupaten Grobogan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola dan akuntabilitas. Kebijakan ini mengatur berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan, termasuk hak dan kewajiban berbagai pihak, pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah, penyelenggaraan satuan pendidikan oleh masyarakat, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, serta pendanaan pendidikan.

\n\n

Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerah dan merumuskan kebijakan daerah bidang pendidikan. Pemerintah Daerah juga menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan, pemerataan partisipasi pendidikan, dan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan. Pemerintah Daerah memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan, mengakui program berbasis keunggulan lokal, dan melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

\n\n

Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional serta merumuskan dan menetapkan kebijakan Pendidikan pada tingkat penyelenggara satuan. Mereka juga mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem Pendidikan nasional pada tingkat Satuan Pendidikan yang terkait dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal, serta peran pendidik dan tenaga kependidikan. Kurikulum diatur dengan kerangka dasar, struktur kurikulum, dan silabus. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar resmi, dengan Bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar resmi kedua. Peran serta masyarakat diatur melalui dewan pendidikan dan komite sekolah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 58 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau pembekuan izin operasional.\n2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang melanggar Pasal 89 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.\n3. Dewan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah yang melanggar Pasal 129 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2013","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF GROBOGAN
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF GROBOGAN REGENCY
NUMBER 5 OF 2019
CONCERNING
EDUCATION ADMINISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF GROBOGAN

Considering:

that education is one of the efforts to develop human potential to increase faith and piety and noble character through the learning process in order to educate the nation's life;
that the implementation of education in Grobogan Regency must be carried out in a planned, directed, and sustainable manner to realize equity, quality improvement, relevance and competitiveness, as well as strengthening governance and accountability;
that Grobogan Regency Regulation Number 2 of 2013 concerning the Implementation of Education is no longer in accordance with the development of law and the needs of the community, so it needs to be replaced with a new Regional Regulation; and
that based on the considerations as referred to in letter a,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=016e3fa0-f3d8-4f47-9ccb-454456583f4e","actionData","errors"]