[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","016a9a9b-ff4a-409f-be96-8416306eccb7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":-5,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toli-Toli Nomor 13 Tahun 2018 tentang PENGELOLAAN SAMPAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toli-Toli Nomor 13 Tahun 2018","number","13","year","2018","published_date","2018-12-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Toli-Toli","place_of_enactment","Toli-Toli","theme","PENGELOLAAN SAMPAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengelolaan sampah
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2018/NO.63, TLD NO.196
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, maka Pemerintah berkewajiban menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan; bahwa sampah telah menjadi permasalahan sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Pengelolaan Sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000; \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Sampah; Tugas dan wewenang; Hak, kewajiban dan larangan; Kerja sama dan kemitraan; Perizinan; Pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan Penyelesaian sengketa. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018. \n 18 halaman; Penjelasan 4 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat melalui pengelolaan sampah yang komprehensif dan terpadu. Latar belakangnya adalah perlunya kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah.

\r\n

Peraturan ini mengatur berbagai aspek pengelolaan sampah, termasuk perencanaan, pelaksanaan, tugas dan wewenang pemerintah daerah, hak dan kewajiban masyarakat dan badan usaha, kerjasama, perizinan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penyelesaian sengketa. Pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah, yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

\r\n

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten, melakukan pembinaan dan pengawasan, menetapkan lokasi tempat penampungan sampah sementara (TPS), tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), dan tempat pemrosesan akhir sampah (TPA). Masyarakat berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat, serta berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Mereka juga berkewajiban memelihara kebersihan, mengurangi timbulan sampah, memilah sampah, dan membayar retribusi pelayanan sampah.

\r\n

Peraturan ini juga mengatur larangan terkait pengelolaan sampah, seperti membuang sampah sembarangan, mencampur sampah dengan limbah berbahaya, dan membakar sampah secara tidak benar. Kerjasama antar daerah dan dengan badan usaha dimungkinkan dalam pengelolaan sampah. Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada pihak-pihak yang berprestasi atau melanggar ketentuan dalam pengelolaan sampah.

","transitional_provisions","1. Setiap kawasan sumber atau penghasil sampah, yang belum tersedia fasilitas pemilahan sampah pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini wajib membangun dan menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf d (tidak mengelola sampah secara mandiri dan berwawasan lingkungan) diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 300.000.\r\n2. Pelanggaran terhadap larangan dalam Pasal 19 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000.\r\n3. Pengelola sampah yang melanggar larangan dalam Pasal 19 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TOLITOLI
CENTRAL SULAWESI PROVINCE

REGULATION OF TOLITOLI REGENCY
NUMBER 13 OF 2018
CONCERNING
WASTE MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TOLITOLI,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to foster and develop public awareness to create a clean and healthy environment, the Government is obliged to ensure the implementation of good and environmentally sound waste management;
that waste has become a problem so that its management needs to be carried out comprehensively and in an integrated manner in order to provide economic benefits, be healthy for the community and safe for the environment;
that based on Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management, it mandates that the implementation of Waste Management requires legal certainty, clarity of responsibilities and authorities of the Regional Government, as well as the role of the community and the business

","pdf_url","/proxy/pdf?id=016a9a9b-ff4a-409f-be96-8416306eccb7","actionData","errors"]