[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","0166e7ab-95d4-439a-bb78-b55a76b5bd37","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":-5,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pagar Alam Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pagar Alam Nomor 18 Tahun 2010","number","18","year","2010","published_date","2010-12-18","effective_date","2010-12-20","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kota Pagar Alam","place_of_enactment","Pagar Alam","theme","Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi-pelayanan-pendaftaran-penduduk-pencatatan-sipil
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD.2010/No.18.Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
ABSTRAK:	\n \n Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang cukup potensial guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada otonomi daerah. Perda No. 29 Tahun 2003 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Catatan Sipil, dan Perda No. 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Perda No. 29 Tahun 2003, tidak sesuai lagi dengan biaya operasional penyelenggaraan penduduk dan pencatatan sipil sehingga diperlukan pengaturan secara menyeluruh untuk menjadi pegangan bagi semua penyelenggara yang berhubungan dengan kependudukan. Dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah sejalan dengan UU No. 34 Tahun 2000 yang mengarah pada sistem pemungutan pajak dan retribusi yang sederhana, adil, efektif dan efisien, sehingga dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan maka dipandang perlu setiap pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yaitu penerbitan KK, KTP, dan Akta-akta pencatatan sipil dipungut retribusi. Untuk itu perlu menetapkan perda ini. \n Dasar Hukum : UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 2001; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 37 Tahun 2007; PP No. 57 Tahun 2009; Perpres No. 25 Tahun 2008; Perpres No. 26 Tahun 2009; Keppres No. 52 Tahun 1977; Permendagri No. 8 Tahun 1977; Permendagri No. 4 Tahun 1997; Kepmendagri No. 117 Tahun 1992; Kepmendagri No. 15 tahun 1996. \n Dalam peraturan ini mengatur mengenai ketentuan umum, nama, objek, subjek dan wajib retribusi, golongan, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip yang diatur dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, struktur dan tarif retribusi, masa retribusi dan saat retribusi terutang, wilayah pemungutan, sanksi administrasi, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, ketentuan pidana, ketentuan penyidikan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2010. \n Mencabut Perda No. 29 Tahun 2003 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Pencatatan Sipil \n 12 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 29 Tahun 2003 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kota Pagar Alam. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan menyesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 serta biaya operasional penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Ketentuan Substansial:

Objek retribusi meliputi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengangkatan Anak, Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing, dan Akta Kematian. Subjek retribusi adalah orang pribadi yang melakukan pembayaran atas pelayanan perolehan/pemanfaatan KK, KTP, atau akta pencatatan sipil. Wajib retribusi adalah orang pribadi yang memanfaatkan/menikmati atau menggunakan/memakai KK, KTP, atau akta pencatatan sipil.

Retribusi Penerbitan KK, KTP, dan Akta Pencatatan Sipil termasuk jenis Retribusi jasa umum. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah KK, KTP, dan akta pencatatan sipil yang diterbitkan. Prinsip penetapan tarif retribusi mempertimbangkan biaya pengadaan dan administrasi pembuatan KK, KTP, dan Akta Catatan Sipil.

Struktur dan tarif retribusi ditetapkan dengan besaran yang berbeda untuk setiap jenis layanan, seperti penerbitan KK, KTP (WNI dan WNA), formulir isian, legalisir, serta berbagai jenis akta pencatatan sipil (kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan/pengesahan anak, pengangkatan anak). Masa retribusi KK dan KTP adalah 2 tahun. Saat terhutangnya retribusi adalah saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Retribusi dipungut di wilayah Kota Pagar Alam. Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan masyarakat (orang cacat, pelajar, mahasiswa, orang tidak mampu) dan usia (60 tahun ke atas).

\n","transitional_provisions","1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.","sanctions","Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan tagih dengan menggunakan STRD didahului dengan Surat Teguran.\nWajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar.","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98},"text","Perda No. 29 Tahun 2003 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Pencatatan Sipil","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PAGARALAM CITY GOVERNMENT
REGIONAL REGULATION OF PAGAR ALAM CITY
NUMBER 18 OF 2010
CONCERNING
RETRIBUTION FOR POPULATION REGISTRATION SERVICES
AND CIVIL REGISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MAYOR OF PAGAR ALAM,

\n\n \n \n

Considering:

that regional retribution is a sufficiently potential source of income to finance the implementation of government and regional development that is real, dynamic, harmonious and responsible with the emphasis on regional autonomy;
that Pagar Alam City Regional Regulation number 29 of 2003 concerning retribution for replacement of printing costs for family cards, identity cards and civil registry deeds and Regional Regulation Nornor 02 of 2007 concerning Amendments to Pagar Alam City Regional Regulation Number 29 of 2003 concerning replacement of printing costs for family cards, identity cards and civil registry deeds are no longer in accordance with the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=0166e7ab-95d4-439a-bb78-b55a76b5bd37","actionData","errors"]