[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","01644beb-4639-4195-be37-622b2fbb995c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":-5,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":84,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penanaman Modal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2022","number","9","year","2022","published_date","2022-10-06","effective_date","2022-10-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Wonosobo","place_of_enactment","Wonosobo","theme","Penanaman Modal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

investasi
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2022/No.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanaman Modal
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu komponen utama pendorong pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat;\r\nb. bahwa untuk mewujudkan iklim penanaman modal yang kondusif, perlu diciptakan kemudahan dan kepastian berusaha, serta kepastian hukum bagi penanam modal;\r\nc. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja penanaman modal merupakan salah satu kewenangan Pemerintah Daerah sehingga perlu menyusun kebijakan penanaman modal;\r\nd. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dengan peraturan daerah;\r\ne. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, kebijakan dasar dan perencanaan penanaman modal, kewenangan dan kelembagaan penanaman modal, pengembangan potensi dan peluang penanaman modal, pemberdayaan usaha, data dan sistem informasi penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, hak, kewajiban dan tanggngjawab penanaman modal, pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, kemitraan, peran serta masyarakat dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2022. \n 26 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penanaman modal yang kondusif, dengan menciptakan kemudahan berusaha, kepastian hukum, dan iklim investasi yang menarik bagi investor. Kebijakan ini menetapkan dasar-dasar penanaman modal, termasuk perencanaan, kewenangan, dan kelembagaan terkait.

Ketentuan Substansial:

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam menetapkan fasilitas/insentif investasi, membuat peta potensi investasi, menyelenggarakan promosi penanaman modal, memberikan perizinan berusaha, mengendalikan pelaksanaan penanaman modal, dan mengelola data serta informasi perizinan. Kebijakan dasar penanaman modal diwujudkan dalam Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD), yang mengacu pada rencana nasional dan provinsi serta prioritas pengembangan daerah.

Hak dan Kewajiban Subjek Hukum:

Peraturan ini mengatur hak dan kewajiban penanam modal, termasuk kepastian hukum, informasi terbuka, pelayanan, dan fasilitas kemudahan. Penanam modal wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, menyusun laporan kegiatan penanaman modal, menghormati tradisi sosial budaya masyarakat, mengalokasikan dana untuk pemulihan lingkungan (bagi usaha sumber daya alam), mengutamakan tenaga kerja lokal, mempekerjakan penyandang disabilitas, dan mematuhi peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah juga memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal, seperti pengurangan pajak daerah, bantuan modal untuk UMKM, penyediaan data dan informasi, fasilitasi lahan, penyederhanaan perizinan, dan kemudahan akses pemasaran.

","transitional_provisions","1. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF WONOSOBO
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF WONOSOBO REGENCY
NUMBER 9 OF 2022
CONCERNING
INVESTMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WONOSOBO,

Considering :

that investment is one of the main components driving regional economic growth in order to realize people's welfare;
that in order to create a conducive investment climate, it is necessary to create ease and certainty of doing business, as well as legal certainty for investors;
that based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, investment is one of the authorities of the Regional Government so it is necessary to formulate an investment policy;
that based on Article 7 of Government Regulation Number 24 of 2019 concerning Granting Incentives and Investment Facilities in the Regions, Granting Incentives and/or Granting Facilities to the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=01644beb-4639-4195-be37-622b2fbb995c","actionData","errors"]