[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","016182dd-21a2-47cd-bb94-037ae9a38874","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":-5,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mukomuko Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muko Muko No. 14 Tahun 2011","number","14","year","2011","published_date","2011-01-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Mukomuko","place_of_enactment","Mukomuko","theme","Retribusi Pelayanan Kesehatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, Lembaran Daerah Kabupaten MukoMuko Tahun 2011 Nomor 164
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Kesehatan
ABSTRAK:	\n \n dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka retribusi pelayanan kesehatan yang termasuk dalam retribusi jasa umum perlu disesuaikan, baik di Puskesmas /jajarannya dan Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko. \n 2.\tUU No. 3 Tahun 2003\r\n3.\tUU No. 10 Tahun 2004\r\n4.\tUU No. 29 Tahun 2004\r\n5.\tUU No. 32 Tahun 2004\r\n6.\tUU No. 28 Tahun 2009\r\n7.\tUU No. 36 Tahun 2009\r\n8.\tUU No. 44 Tahun 2009\r\n9.\tPP No. 32 Tahun 1996\r\n10.\tPP No. 58 tahun 2005\r\n11.\tPP No. 8 Tahun 2006\r\n12.\tPP No. 38 Tahun 2007\r\n13.\tKeputusan Presiden No. 38 Tahun 1991\r\n14.\tKeputusan Presiden No. 40 Tahun 2001\r\n15.\tPermendagri No. 13 Tahun 2006\r\n \n Peraturan daerah ini mengatur tentang retribusi pelayanan kesehatan. Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan, dipungut retribusi sebagai pembayaran terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Mukomuko dan Puskesmas beserta Jejaringnya. Puskesmas adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik dalam bentuk promotif, kuratif, maupun rehabilitative secara paripurna yang mempunyai status sebagai unit pelaksana teknis dinas kesehatan. Jasa Pelayanan Kesehatan terdiri dari jasa pemeriksaan, jasa perawatan, jasa tindakan pengobatan, jasa obat , jasa konsultasi, jasa administrasi, fasilitas dan administrasi yang diberikan oleh RSUD Mukomuko dan Puskesmas beserta Jejaringnya. Tingkat penggunaan jasa di hitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan, tingkat berat atau ringannya beban, resiko pelayanan yang diberikan dan jenis alat medis yang digunakan serta mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2011. \n 19 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. (-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Mukomuko. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk menyesuaikan retribusi pelayanan kesehatan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Peraturan ini mengatur mengenai:

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSUD Mukomuko dan Puskesmas beserta jejaringnya. Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. Subjek retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan yang mendapat Pelayanan Kesehatan dari RSUD Mukomuko dan Puskesmas beserta Jejaringnya.
Golongan Retribusi: Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
Jasa Pelayanan Kesehatan: Terdiri dari jasa pemeriksaan, jasa perawatan, jasa tindakan pengobatan, jasa obat, jasa konsultasi, jasa administrasi, fasilitas dan administrasi yang diberikan oleh RSUD Mukomuko dan Puskesmas beserta Jejaringnya.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan, tingkat berat atau ringannya beban, resiko pelayanan yang diberikan dan jenis alat medis yang digunakan serta mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi: Memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
Kelas Perawatan: Ditetapkan kelas III, II, I, VIP II, VIP I, VIP Utama, ICU, ICCU, BOX Neonatus, dan Observasi UGD.
Pelayanan yang Dikenakan Tarif Retribusi: Pelayanan medik, penunjang medik, penunjang non medik, dan non medik.
Tarif Layanan: Meliputi biaya BHP, biaya sarana dan jasa pelayanan kesehatan dari masing-masing pelayanan.
Wilayah Pemungutan: Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Mukomuko.
Saat Retribusi Terutang: Pada saat diterbitkannya surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
Tata Cara Pungutan dan Penagihan: Pemungutan tidak dapat dialihkan, dipungut dengan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
Pengelolaan dan Penatausahaan Penerimaan Keuangan Pelayanan Kesehatan: Diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.
Tata Cara Pembayaran: Retribusi terhutang harus dilunasi sekaligus.
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi: Direktur dan kepala Puskesmas dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi khususnya pada pasien tidak mampu.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditangih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MUKOMUKO REGENCY GOVERNMENT
MUKOMUKO REGENCY REGULATION
NUMBER 14 OF 2011
ABOUT
HEALTH SERVICE RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MUKOMUKO,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the health service retribution, which is included in the general service retribution, needs to be adjusted, both at Puskesmas/its staff and the Mukomuko Regional General Hospital;
that the principles and objectives in determining the General Service Retribution tariff are based on the policy of the Regency Government by taking into account the cost of providing the service in question, the ability of the community and aspects of justice;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Health Service Retribution.

","pdf_url","/proxy/pdf?id=016182dd-21a2-47cd-bb94-037ae9a38874","actionData","errors"]