[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","015e2550-1876-4c10-93e6-160809633006","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 11 Tahun 2012","number","11","year","2012","published_date","2012-12-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka Barat","place_of_enactment","Mentok","theme","Kesejahteraan Lanjut Usia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kesejahteraan-lanjut-usia
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD No.5 Seri E 2012
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kesejahteraan Lanjut Usia
ABSTRAK:	\n \n Lanjut usia sebagai Warga Negara Republik\r\nIndonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan, serta memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat;\r\nSistem pelayanan untuk peningkatan kesejahteraan yang ada dirasakan kurang memadai baik secara kuantitatif maupun kualitatif sehingga diperlukan upaya pengembangan. \n Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Thn 1945; UU No. 13 Thn 1998; UU No. 39 Thn 1999; UU No. 27 Thn 2000; UU No. 5 Thn 2003; UU No. 32 Thn 2004; PP No. 43 Thn 2004; PP No. 38 Thn 2007; Perda Kab. Bangka Barat No. 2 Thn 2008. \n Dalam peraturan ini diatur tentang Kesejahteraan Lanjut Usia; Asas, Prinsip dan Tujuan; Keperansertaan; Ruang Lingkup, Penyelenggraan; Kelembagaan dan Koordinasi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 13 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia di wilayah Kabupaten Bangka Barat. Latar belakang peraturan ini adalah bahwa lansia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta potensi yang perlu dikembangkan. Sistem pelayanan kesejahteraan lansia yang ada dirasakan belum memadai, sehingga diperlukan upaya pengembangan yang lebih baik.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek peningkatan kesejahteraan lansia, meliputi:

Pelayanan keagamaan dan mental spiritual untuk mempertebal keimanan dan ketakwaan.
Pelayanan kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan lansia.
Pelayanan kesempatan kerja bagi lansia potensial untuk mendayagunakan pengetahuan dan keterampilan.
Pelayanan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan lansia.
Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum.
Pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum.
Bantuan sosial bagi lansia potensial yang tidak mampu.
Perlindungan sosial bagi lansia tidak potensial agar terhindar dari risiko.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan lansia, bersama dengan keluarga dan masyarakat. Peraturan ini juga mengatur mengenai kelembagaan dan koordinasi, termasuk pembentukan Karang Wreda di Desa/Kelurahan dan Komisi Lansia Daerah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WEST BANGKA
REGIONAL REGULATION OF WEST BANGKA REGENCY
NUMBER 11 YEAR 2012
TENTANG
ELDERLY WELFARE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST BANGKA,

Considering :

that the elderly as Citizens of the Republic of Indonesia shall have the same rights and obligations in all aspects of life, and have the potential and ability that can be developed to promote the welfare of themselves, their families and the community;
that the existing service system for improving welfare is felt to be inadequate both quantitatively and qualitatively, so development efforts are needed;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Elderly Welfare;

Bearing in Mind :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 13 of 1998 on Elderly Welfare (State Gazette of 1998 Number 190, Supplement to State Gazette Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=015e2550-1876-4c10-93e6-160809633006","actionData","errors"]