[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","015a93aa-453b-4d76-9c51-7cd3d96533e1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2017","number","13","year","2017","published_date","2017-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karawang","place_of_enactment","Karawang","theme","Perlindungan dan Pemberdayaan Petani","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD 2017/13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui berbagai upaya perlindungan dan pemberdayaan. Latar belakangnya adalah untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar petani serta mengatasi kerentanan terhadap perubahan iklim, globalisasi, dan risiko usaha. Tujuan utama dari peraturan ini adalah meningkatkan kemandirian dan kedaulatan petani, melindungi mereka dari kegagalan panen dan risiko harga, menyediakan prasarana dan sarana pertanian, serta meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif dan berkelanjutan.\n\nKetentuan substansial mencakup perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani yang dilakukan secara sistematis dan terpadu, dengan memperhatikan daya dukung sumber daya alam, kebutuhan sarana dan prasarana, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintah Daerah menetapkan strategi perlindungan melalui penyediaan prasarana dan sarana produksi pertanian, kepastian usaha pertanian, pengendalian harga komoditas, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, pemberian ganti rugi gagal panen, pembangunan sistem peringatan dini dampak perubahan iklim, dan asuransi pertanian. Strategi pemberdayaan petani dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem pemasaran hasil pertanian, konsolidasi lahan pertanian, penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan, akses ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penguatan kelembagaan petani.\n\nPeraturan ini juga mengatur tentang perlindungan petani melalui penyediaan prasarana dan sarana produksi pertanian, jaminan kepastian usaha, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, pembangunan sistem peringatan dini dampak perubahan iklim, pemberian ganti rugi gagal panen, dan asuransi pertanian. Pemberdayaan petani dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem pemasaran hasil pertanian, konsolidasi lahan pertanian, penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan, akses ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penguatan kelembagaan petani.","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap kewajiban memelihara prasarana pertanian dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan hak atau izin, dan/atau denda administratif.\n2. Petani yang mengalihkan fungsi lahan pertanian atau mengalihkan lahan pertanian kepada pihak lain tanpa izin dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan hak atau izin.\n3. Pelanggaran terhadap kewajiban kelembagaan petani dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan hak atau izin, dan/atau denda administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KARAWANG
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KARAWANG REGENCY
NUMBER 13 OF 2017
CONCERNING
PROTECTION AND EMPOWERMENT OF FARMERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KARAWANG,

\n\n \n \n \n \n

that to fulfill the basic rights and needs of
farmers, the regional government organizes efforts
to protect and empower farmers in a
planned, directed, and sustainable manner in the region;

\n that with the increasing climate change,
globalization and global economic turmoil, vulnerability
to natural disasters and business risks, as well as systemsmarkets that are not in favor of Farmers, so that
farmers require protection and
empowerment efforts in the region;\n

that based on the provisions of Article 7 of the Law
Number 19 of 2013 concerning Protection and
Empowerment of Farmers, the Regional Government is authorized
to establish strategies for protecting and empowering
farmers in

Considering:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=015a93aa-453b-4d76-9c51-7cd3d96533e1","actionData","errors"]