[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","014cf40d-05d5-4623-9926-c115509e902c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2018 tentang PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2018","number","4","year","2018","published_date","2017-08-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tana Toraja","place_of_enactment","Makale","theme","PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

hak asasi manusia
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2017/NO. 4, TLD NO. 22
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
ABSTRAK:	\n \n a. Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap manusia, memberi jaminan atas hak dan rasa aman bagi perempuan dan anak serta bebas dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, trafficing dan penelantaran;\r\nb. bahwa perempuan sebagai ibu bangsa dan anak sebagai tunas dan generasi penerus bangsa merupakan mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sehingga wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar dan proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya, tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;\r\n3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;\r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;\r\n5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;\r\n6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;\r\n7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;\r\n8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;\r\n9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;\r\n10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;\r\n11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;\r\n12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021; \n Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan adalah:\r\na. menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan;\r\nb. melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan;\r\nc. memelihara keutuhan rumah tangga agar terwujud keluarga yang harmonis\r\ndan sejahtera;\r\nd. menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan;\r\ne. memberikan pelayanan kepada perempuan;\r\nf. memberikan perlindungan kepada pelapor dan saksi; dan\r\ng. melakukan pemberdayaan kepada perempuan korban kekerasan.\r\n\r\nTujuan penyelenggaraan perlindungan anak adalah:\r\na. menjamin terpenuhinya hak-hak anak;\r\nb. melindungi dan memberikan rasa aman bagi anak;\r\nc. memelihara keutuhan rumah tangga agar terwujud keluarga yang harmonis\r\ndan sejahtera;\r\nd. menjamin terpenuhinya hak-hak anak;\r\ne. mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;\r\nf. memberikan pelayanan kepada anak korban tindak kekerasan; dan\r\ng. memberikan perlindungan kepada pelapor dan saksi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2017. \n 33 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak di Kabupaten Tana Toraja. Latar belakangnya adalah untuk menjamin hak asasi manusia, memberikan rasa aman, dan mencegah kekerasan serta diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Peraturan ini mengatur berbagai aspek, termasuk hak-hak perempuan dan anak, pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, dan hukum, serta pencegahan dan perlindungan dari kekerasan. Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pengarusutamaan gender dan menyediakan layanan terpadu bagi korban kekerasan. Peraturan ini juga mengatur kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Pemerintah Lembang, masyarakat, orang tua, dan keluarga dalam memberikan perlindungan. Selain itu, diatur pula mengenai kelembagaan seperti Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Kabupaten Layak Anak (KLA), dan Musrenbang khusus perempuan dan anak. Peraturan ini juga mengatur larangan terhadap usaha yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak dan sanksi administratif bagi pelanggar.","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 59, 60, dan 61 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan pencabutan izin.\n2. Pelanggaran yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran terhadap perempuan dan anak dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TANA TORAJA
THE PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF TANA TORAJA REGENCY
NUMBER 4 OF 2017
on
PROTECTION OF WOMEN AND CHILDREN

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TANA TORAJA,

Considering / Whereas:

that the State of the Republic of Indonesia is a State that upholds the dignity of every human being, provides guarantees for the rights and security of women and children and is free from all forms of violence, abuse, exploitation, trafficking and neglect;
that women as mothers of the nation and children as the nation's successors and future generations are creatures of God Almighty, so it is obligatory to protect and maintain their honor, dignity and self-esteem in a reasonable and proportional manner, both legally, economically, politically, socially and culturally, without distinguishing between ethnicity, religion, race and group;
that based on the considerations as intended in letters a,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=014cf40d-05d5-4623-9926-c115509e902c","actionData","errors"]