[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","01486912-e02b-44dc-bf2f-8c78bd32d247","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2020","number","1","year","2020","published_date","2020-04-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah","place_of_enactment","Koba","theme","PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGARUSUTAMAAN-GENDER-DALAM-PEMBANGUNAN-DAERAH
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 281
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan Gender, Pengarusutamaan Gender merupakan salah satu strategi untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah; \n Undang-Undang Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014; \n Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, Dan Evaluasi, Serta Pembinaan, Penghargaan, dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2020. \n 14 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Kabupaten Bangka Tengah. Pengarusutamaan Gender (PUG) ditetapkan sebagai strategi pembangunan daerah, memberikan acuan bagi pemerintah daerah, swasta, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan organisasi politik dalam menyusun strategi pengintegrasian gender. Peraturan ini juga bertujuan mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.

Ketentuan substansial mencakup perumusan kebijakan dan pedoman pelaksanaan PUG yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah. Kebijakan ini dilaksanakan melalui program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender dengan metode alur kerja Analisis Gender (Gender Analysis Pathway) atau metode analisis lain. Pemerintah Daerah melaksanakan PUG dalam penyusunan perencanaan, monitoring, laporan, evaluasi, pengendalian pembangunan daerah, serta dalam komunikasi, informasi, edukasi, advokasi, sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan.

Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di daerah dan menetapkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG. Untuk mempercepat pelembagaan PUG, dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) PUG yang beranggotakan seluruh kepala Perangkat Daerah. Pihak swasta dan masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan PUG, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program di lingkungannya.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF CENTRAL BANGKA
BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE

COPY

REGIONAL REGULATION OF CENTRAL BANGKA REGENCY
NUMBER 1 OF 2020
CONCERNING
GENDER MAINSTREAMING IN REGIONAL DEVELOPMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF CENTRAL BANGKA,

\n\n \n \n

Considering:

that in the context of organizing Governance, development, and public services in the Region, there are still Gender inequalities and injustices, so a strategy for Gender integration is needed through planning, preparation, implementation, budgeting, monitoring, and evaluation of policies, programs, and development activities in Central Bangka Regency;
that Gender Mainstreaming is one strategy to create equal and balanced conditions for men and women in obtaining opportunities/chances, participation, control, and development benefits, so the Central Bangka Regency Government considers it necessary to regulate Gender Mainstreaming in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=01486912-e02b-44dc-bf2f-8c78bd32d247","actionData","errors"]