[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","0145abaa-b49b-4bd9-8e6f-883324270493","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Koperasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2017","number","1","year","2017","published_date","2017-01-24","effective_date","2017-01-25","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"acabb8c0-4727-4116-9b30-fc81aa92d3c7","Koperasi & Usaha Mikro Kecil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu","place_of_enactment","Pasir Pengaraian","theme","Pembinaan Dan Pengawasan Koperasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBINAAN-DAN-PENGAWASAN-KOPERASI
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembinaan Dan Pengawasan Koperasi
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat; Bahwa Koperasi di Kabupaten Rokan Hulu masih perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan sehingga Koperasi dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. \n Dasar Hukum Perda ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. UU No. 25 Tahun 1992; 3. UU No. 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 34 Tahun 2008; 4. UU RI No. 12 Tahun 2011; 5. UU RI No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; 6. PP No. 17 Tahun 1994; 7. PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2009; 8. Permen KUKM No. 10/Per/M.KUKM/IX/2015; 9. Permen KUKM No. 17/Per/M.KUKM/IX/2015; 10. Permen KUKM No. 17/Per/M.KUKM/IX/2015; 11. PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015. \n Dalam Peraturan Daerah ini berisi 15 (lima belas) Bab dan 40 Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Pembina dan Pengawas; Mekanisme Pembinaan dan Pengawasan; Biaya Pembinaan dan Pengawasan; Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan; Kewenangan; Iklim Usaha; Jaringan Usaha; Perlindungan Usaha; Prioritas Bidang Kegiatan Ekonomi; Koordinasi; Partisipasi Masyarakat; Ketentuan Peralihan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2017. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembinaan dan pengawasan koperasi di Kabupaten Rokan Hulu. Latar belakangnya adalah koperasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan rakyat, namun masih perlu pembinaan dan pengawasan. Tujuannya adalah agar kegiatan koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mensejahterakan anggota dan masyarakat, menciptakan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berkoperasi, serta meningkatkan kepercayaan dari pemerintah dan pihak lain. Pembinaan mencakup pelaksanaan RAT, penyusunan laporan, pemilihan pengurus, perubahan anggaran dasar, penertiban administrasi, kelengkapan koperasi, pengembangan usaha, dan pembinaan keuangan. Pengawasan mencakup pembukuan, laporan pertanggungjawaban, usaha koperasi, simpanan dan modal, administrasi, buku wajib, keuangan, kebijakan pengurus, dan perizinan. Pemerintah Daerah memfasilitasi iklim usaha yang kondusif melalui pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, perlindungan usaha, dan dukungan kelembagaan. Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada Koperasi melalui penetapan kegiatan yang berpihak kepada Koperasi berupa prioritas kegiatan usaha di sektor ekonomi yang dicadangkan untuk usaha ekonomi Koperasi, anggota Koperasi, kebijakan persaingan yang tidak sehat berdasarkan kekuatan modal antara koperasi dan perusahaan bukan koperasi.","transitional_provisions","1. Badan hukum koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah yang melakukan kegiatan bidang ekonomi belum sesuai dengan peraturan daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Koperasi yang melanggar Pasal 10 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pengembalian dana, penghentian sementara kegiatan usaha, pembekuan badan hukum, atau pencabutan badan hukum.\n2. Badan usaha yang tidak memenuhi ketentuan mengenai bidang kegiatan ekonomi yang dikhususkan bagi koperasi dapat dicabut izin usahanya.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF ROKAN HULU
RIAU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF ROKAN HULU REGENCY
NUMBER 1 OF 2017
CONCERNING
DEVELOPMENT AND SUPERVISION OF COOPERATIVES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF ROKAN HULU,

\n\n \n \n

Considering:

that Cooperatives are people's economic activities that have a strategic position, potential, and role in improving the regional economy, supporting the economic resilience of the community and improving people's welfare;
that Cooperatives in Rokan Hulu Regency still need to be fostered and supervised so that Cooperatives can run properly as they should;
that in carrying out business to improve the welfare of members and the community, the Regional Government needs to play a role in Cooperatives;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the Development and Supervision

","pdf_url","/proxy/pdf?id=0145abaa-b49b-4bd9-8e6f-883324270493","actionData","errors"]