[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","01415b54-7c5d-404e-b185-63ac48368c38","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":-5,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batanghari Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2022","number","7","year","2022","published_date","2022-12-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"7f13cbad-438f-4b5e-86e3-0b6dc641bcf3","Layanan Perpustakaan","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Batanghari","place_of_enactment","Muara Bulian","theme","Penyelenggaraan Perpustakaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD 2022 (7) : 36 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perpustakaan\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka meningkatkan kegemaran membaca masyarakat sebagai salah satu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu adanya upaya pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam;b. bahwa perkembangan dan pendayagunaan perpustakaan harus disertai dengan peningkatan kualitas, kuantitas, koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga, penyelengaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah;c. bahwa sebagai landasan dan pedoman bagi aparatur pemerintah daerah maupun masyarakat dalam menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan di Daerah diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan perpustakaan;d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;\r\n\r\n\r\n\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, sebagaimana telah diubah dengan Undang\u0002Undang Nomor 7 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021. \r\n \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketetuan Umum, Perpustakaan di Daerah, Layanan Perpustakaan, Pelestraian Naskah Kuno, Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara, Pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi, Koleksi Deposit Daerah dan Katalog Daerah, Teknologi Informasi, Kerja Sama dan Peran serta Masyarakat, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Pendanaan, Penghargaan, Kewajiban Penyelenggaraan Perpustakaan, Larangan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2022. \n Penjelasan : 8 hlm. Lamp. : 3 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman kebijakan dalam penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Batang Hari. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kegemaran membaca masyarakat, pemerataan pelayanan perpustakaan, dan pelestarian naskah kuno serta budaya etnis.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Jenis-jenis perpustakaan yang ada di daerah, termasuk Perpustakaan Umum, Sekolah/Madrasah, Perguruan Tinggi, dan Khusus.
Pengaturan mengenai Perpustakaan Umum yang terdiri dari Perpustakaan Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Masyarakat, Keluarga, dan Pribadi.
Fungsi Perpustakaan Kabupaten sebagai pembina, rujukan, penelitian, pelestarian, dan pusat sumber belajar.
Penyelenggaraan Perpustakaan Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta peran Camat dan Kepala Desa/Lurah dalam pengelolaan perpustakaan.
Pengaturan mengenai Perpustakaan Masyarakat, Keluarga, dan Pribadi.
Pengaturan mengenai Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi.
Layanan perpustakaan yang harus dilakukan secara prima dan berorientasi pada pemustaka.
Pelestarian naskah kuno melalui inventarisasi dan alih media.
Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara, khususnya budaya etnis yang ada di daerah.
Pembudayaan gemar membaca dan literasi melalui keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat.
Pengaturan mengenai koleksi deposit daerah dan katalog induk daerah.
Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan perpustakaan.
Kerja sama antar perpustakaan dan peran serta masyarakat dalam pengembangan perpustakaan.
Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan perpustakaan.
Pendanaan perpustakaan yang bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah.
Pemberian penghargaan kepada perorangan atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan.
Kewajiban penyelenggara perpustakaan untuk menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan.
Larangan menyimpan bahan perpustakaan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum atau pornografi.

","transitional_provisions","sanctions","1. Penyelenggara perpustakaan kabupaten yang melanggar ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pemberhentian bantuan pembinaan.\n2. Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BATANG HARI
THE PROVINCE OF JAMBI
REGIONAL REGULATION OF BATANG HARI REGENCY
NUMBER 7 OF 2022
ON
LIBRARY MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BATANG HARI,

Considering :

that in order to increase the public's interest in reading as an effort to educate the nation's life, it is necessary to develop and utilize libraries as sources of information in the form of written works, printed works, and/or recorded works;
that the development and utilization of libraries must be accompanied by improving the quality, quantity, collections, facilities and infrastructure, services, personnel, organization and management of libraries in the region;
that as a foundation and guideline for regional government officials and the public in organizing and developing libraries in the Region, it is necessary to regulate the management of libraries;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=01415b54-7c5d-404e-b185-63ac48368c38","actionData","errors"]