[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","0141386d-47a7-4afb-9302-225f0e99b5fa","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":-5,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2022 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2022","number","1","year","2022","published_date","2022-04-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kota Payakumbuh","place_of_enactment","Payakumbuh","theme","Ketentraman Dan Ketertiban Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ketertiban umum
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Ketentraman Dan Ketertiban Umum
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa sebagai makhluk sosial manusia selalu\r\n melakukan interaksi sosial dengan sesama manusia\r\n termasuk kebutuhan dengan akan lingkungannya\r\n ketenteraman, sehingga ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan diperlukan dalam setiap tata kehidupan;\r\n b. bahwa Kota Payakumbuh yang berdasarkan “Adat\r\n Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, berakhlak\r\n mulia dan berbudaya perlu dijaga dan dipertahankan\r\n salah satunya dengan mewujudkan ketenteraman\r\n dan ketertiban umum dalam tata kehidupan\r\n masyarakat di Kota Payakumbuh;\r\n c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang\r\nUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\n Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah\r\n beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang\r\n Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,\r\n menyatakan bahwa ketenteraman, ketertiban umum\r\n merupakan urusan pemerintah wajib yang berkaitan\r\n dengan pelayanan dasar sehingga untuk penyelenggaraannya diperlukan suatu pengaturan\r\n sebagai dalam pelaksanaannya,\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\n dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu\r\n menetapkan Peraturan Daerah Ketenteraman dan Ketertiban Umum \n Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja \r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh \n Menetapkan Ketentraman dan Ketertiban Umum \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2022. \n 45 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencegahan, Penertiban dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Maksiat (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2003 Nomor 1, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencegahan, Penertiban dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Maksiat (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 16)).\n2. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2007 Nomor 5).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Payakumbuh, dengan berlandaskan pada nilai-nilai adat, agama, dan hukum positif. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, pembinaan PPNS Daerah, serta perlindungan masyarakat. Kewenangan ini dilaksanakan oleh Satpol PP dan Damkar. Pemerintah Daerah bertanggung jawab mewujudkan kesadaran masyarakat untuk menghormati hukum, adat, dan tradisi, menetapkan kebijakan yang menjamin ketenteraman dan ketertiban umum, memberikan perlindungan dan rasa aman, serta menyelenggarakan pencegahan pelanggaran. Peraturan ini mengatur berbagai aspek ketertiban, termasuk tertib jalan dan angkutan umum, jalur hijau, taman dan tempat umum, kebersihan dan keindahan lingkungan, pedagang kaki lima, sosial, minuman beralkohol, bulan Ramadhan, tempat hiburan dan keramaian, rumah kos/sewaan/kontrakan, pemasangan iklan dan reklame, warnet dan permainan video, serta rumah bilyard dan salon kecantikan. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, denda, penutupan tempat usaha, atau pencabutan izin usaha.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, dan 33 dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, surat teguran, penghentian kegiatan, penahanan KTP, dan/atau denda administratif.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 17 dan 18 dapat dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran dan/atau penghentian kegiatan.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 20 dan 22 dikenakan denda administratif.\n4. Selain sanksi administratif, beberapa pelanggaran dapat mengakibatkan pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PAYAKUMBUH
THE PROVINCE OF WEST SUMATERA

REGIONAL REGULATION OF PAYAKUMBUH CITY
NUMBER 1 OF 2022
on
TRANQUILITY AND PUBLIC ORDER

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PAYAKUMBUH,

Considering / Whereas:

that as social beings, humans always carry out social interactions with fellow humans, including with their environment, so that the need for tranquility, order, comfort, cleanliness and beauty is needed in every order of life;
that the City of Payakumbuh, which is based on \"Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, is virtuous and cultured, needs to be maintained and defended, one of which is by realizing tranquility and public order in the order of community life in the City of Payakumbuh;
that based on the provisions of Article 12 of Law Number 23 of 2014 on Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 11 of 2020 on Job Creation, states that tranquility, public order is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=0141386d-47a7-4afb-9302-225f0e99b5fa","actionData","errors"]