[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","012a1ea6-8428-4cb1-be58-8881167d4493","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengakuan Dan Pelindungan Masyarakat Hukum Adat","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2024","number","7","year","2024","published_date","2024-10-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"8a1b6725-ff23-4d34-aea0-462abc7f38d9","Perlindungan Keluarga & Anak","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukabumi","place_of_enactment","Pelabuhan Ratu","theme","Pengakuan Dan Pelindungan Masyarakat Hukum Adat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengakuan - Pelindungan - Masyarakat Hukum Adat
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD 2024 (7); 20 hlm
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pengakuan Dan Pelindungan Masyarakat Hukum Adat
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan\r\nperkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban;\r\nb. bahwa masih terdapat Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sukabumi masih ada dan secara turun temurun memiliki kekhasan dan karakter tersendiri\r\nmembutuhkan Pengakuan dan Pelindungan untuk mengoptimalkan pemenuhan hak-haknya;\r\nc. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei Tahun 2012 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun\r\n1999 tentang Kehutanan dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum yang berkeadilan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dapat ditetapkan\r\ndengan Peraturan Daerah;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan\r\nPelindungan Masyarakat Hukum Adat; \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 5 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014; \n Dalam Perda ini diatur tentang Pengakuan dan Pelindungan Masyarakat Hukum Adat. Pengakuan dan Pelindungan MHA bertujuan untuk:\r\na. memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan MHA agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat;\r\nb. memberikan jaminan kepada MHA dalam melaksanakan haknya sesuai dengan tradisi dan adat istiadatnya;\r\nc. memberikan ruang partisipasi dalam aspek politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya;\r\nd. melestarikan tradisi dan adat istiadatnya sebagai Kearifan Lokal dan bagian dari Kebudayaan nasional; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2024. \n 20 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengakuan dan Pelindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kabupaten Sukabumi. Latar belakangnya adalah pengakuan dan penghormatan negara terhadap MHA beserta hak-hak tradisionalnya, serta perlunya kepastian hukum yang berkeadilan terhadap keberadaan MHA berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur:

Tahapan Pengakuan MHA: Identifikasi, Verifikasi, Validasi, dan Penetapan.
Pembentukan Panitia MHA oleh Bupati untuk melakukan Verifikasi dan Validasi.
Proses Identifikasi yang dilakukan oleh Camat dengan melibatkan Kepala Desa dan perwakilan MHA.
Hak dan kewajiban MHA, termasuk hak atas tanah dan sumber daya alam, partisipasi dalam pembangunan, dan pelestarian lingkungan hidup.
Pemberdayaan MHA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelestarian budaya, fasilitasi akses, usaha produktif, dan kerjasama kemitraan.
Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam Pengakuan, Pelindungan, dan Pemberdayaan MHA.
Peran Lembaga Adat dalam mengatur, mengurus, dan menyelesaikan permasalahan kehidupan MHA.
Penyelesaian sengketa melalui peradilan Adat yang diselenggarakan oleh Lembaga Adat.
Peran serta masyarakat dalam memberikan informasi, saran, dan bantuan terkait MHA.

","transitional_provisions","1. MHA yang telah ditetapkan Pengakuannya dengan Keputusan Bupati sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku dan berhak mendapat Pelindungan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini sepanjang penetapannya dilakukan dengan tahapan Identifikasi, Verifikasi, dan Validasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. MHA yang sedang dalam proses Pengakuan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan proses Pengakuan dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap Orang dilarang menghalang-halangi pelaksanaan Pengakuan dan Pelindungan MHA.\n2. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SUKABUMI
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SUKABUMI REGENCY
NUMBER 7 OF 2024
CONCERNING
RECOGNITION AND PROTECTION OF INDIGENOUS COMMUNITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUKABUMI,

\n\n \n \n

Considering:

that the State recognizes and respects customary law\ncommunities and their traditional rights as long as they\nlive, in accordance with the development of society and the\nprinciples of the Unitary State of the Republic of Indonesia, and respects cultural identities\nand the rights of traditional communities in line with\nthe development of the times and civilization;
that there are still Indigenous Law Communities in\nSukabumi Regency that still exist and have been passed down\nfor generations and have their own uniqueness and character\nrequiring Recognition and Protection to\noptimize the fulfillment of their rights;
that based on the Constitutional Court

","pdf_url","/proxy/pdf?id=012a1ea6-8428-4cb1-be58-8881167d4493","actionData","errors"]