[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","012439a7-f370-4cce-99d9-894917538860","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2025","number","4","year","2025","published_date","2025-01-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"acabb8c0-4727-4116-9b30-fc81aa92d3c7","Koperasi & Usaha Mikro Kecil","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat","place_of_enactment","Mataram","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Koperasi - usaha kecil - umkm - pemberdayaan UMKM - pengembangan UMKM - Perlindungan umkm
2025
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD 2025 (4): 18 hlm
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka menghadapi perdagangan bebas di tingkat regional dan internasional, koperasi dan usaha kecil sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di daerah yang memiliki peran dan kedudukan strategis dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan, perlu diberdayakan, dikembangkan dan dilindungi melalui pengembangan sumber daya manusia, dukungan permodalan, produksi dan produktifitas, perlindungan usaha, pengembangan kemitraan, serta jaringan usaha dan pemasaran; \r\nb. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil; \n Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 25 Tahun 2007; UU Nomor 20 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022; UU Nomor 17 Tahun 2012; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah\r\ndiubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 20 tahun 2022; PP Nomor 5 Tahun 2021; PP Nomor 6 Tahun 2021; PP Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018\r\n \n Perda ini mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil. Perubahan dilakukan pada pasal 1, pasal 4, pasal 5, pasal 7, pasal 11, pasal 12, penambahan pasal 42A, pasal 42B, perubahan pasal 43, pasal 48. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2025. \n Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan, Pengembangan Dan Perlindungan Koperasi Dan Usaha Kecil\r\n \n 18 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2025 mengubah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil. Latar belakang perubahan ini adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, serta untuk menghadapi perdagangan bebas di tingkat regional dan internasional. Tujuannya adalah memberdayakan, mengembangkan, dan melindungi koperasi dan usaha kecil sebagai pelaku pembangunan ekonomi daerah.\n\nKetentuan substansial meliputi perubahan pada definisi, bentuk dan kriteria koperasi dan usaha kecil, pemberdayaan koperasi (kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, inovasi dan teknologi), pemberdayaan usaha kecil (pendataan, pengembangan SDM, pembiayaan, produksi, kemitraan, perizinan, pemasaran, desain, pendampingan, promosi, pengadaan barang/jasa pemerintah), pengembangan koperasi dan usaha kecil, perlindungan pasar, serta penambahan ketentuan mengenai penyediaan tempat promosi di infrastruktur publik dan pengadaan barang/jasa pemerintah dari usaha kecil dalam negeri. Perangkat Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja Barang/Jasa Pemerintah Daerah untuk pengadaan Barang/Jasa hasil produksi Usaha Kecil Dalam Negeri.","transitional_provisions","","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[104],{"_105":106,"_107":108,"_36":109},"text","Perda Prov. Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan, Pengembanan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha KecilMengubah beberapa pasal","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/321875/perda-prov-nusa-tenggara-barat-no-2-tahun-201","4e9a6aad-b476-481f-aac4-02241f0ec82b","partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF WEST NUSA TENGGARA
REGIONAL REGULATION OF WEST NUSA TENGGARA PROVINCE
NUMBER 4 OF 2025
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 2 OF 2017 CONCERNING
EMPOWERMENT, DEVELOPMENT AND PROTECTION
OF COOPERATIVES AND SMALL BUSINESSES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST NUSA TENGGARA,

Considering :

that in order to face free trade at the regional and international levels, cooperatives and small businesses as one of the actors in economic development in the region who have a strategic role and position in building community economic resilience through job creation and poverty reduction, need to be empowered, developed and protected through the development of human resources, capital support, production and productivity, business protection, partnership development, as well as business and marketing networks;
that with the enactment of Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government

","pdf_url","/proxy/pdf?id=012439a7-f370-4cce-99d9-894917538860","actionData","errors"]