[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","011b1c06-4d0a-46bf-bb41-501831380d62","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":-5,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karang Asem Nomor 5 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karang Asem No. 5 Tahun 2012","number","5","year","2012","published_date","2012-01-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Karang Asem","place_of_enactment","Amlapura","theme","RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TENTANG-RETRIBUSI-IZIN-MENDIRIKAN-BANGUNAN
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2012/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan\r\nmerupakan salah satu sumber pendapatan daerah\r\nyang penting guna membiayai penyelenggaraan\r\npemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan\r\nkepada masyarakat sehingga perlu pengaturan\r\nberdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan\r\nkeadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas\r\ndengan memperhatikan potensi daerah; \r\nb. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor\r\n28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi\r\nDaerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah\r\nTingkat II Karangasem Nomor 18 Tahun 1991\r\ntentang Izin Bangun-Bangunan khususnya yang\r\nmengatur ketentuan retribusi telah tidak sesuai\r\ndengan kebutuhan hukum masyarakat saat ini\r\nsehingga perlu ditinjau kembali; \n Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 \r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 \r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010\r\n\r\n \n BAB I Ketentuan Umum\r\nBAB II Nama Objek dan Subjek Retribusi\r\nPasal 25 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.\r\n\r\n\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 33 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 18 Tahun 1991 tentang Izin Bangun-Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 2 Tahun 1993 Seri B Nomor 1), kecuali Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 3.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Karangasem. Latar belakangnya adalah bahwa Retribusi IMB merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi IMB dipungut atas pelayanan pemberian IMB. Objek retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan, yang meliputi peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB dari Pemerintah Daerah.
Golongan Retribusi: Retribusi IMB termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Tingkat penggunaan jasa IMB diukur berdasarkan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung dan operasional pemberian IMB, dengan memperhatikan jenis kegiatan IMB, luas bangunan, fungsi bangunan, klasifikasi bangunan, kelas jalan, serta harga dasar bangunan atau prasarana bangunan.
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi: Tarif Retribusi IMB didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian IMB, meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian IMB.
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi: Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kegiatan IMB untuk bangunan gedung dan prasarana bangunan. Tarif dihitung berdasarkan rumus yang melibatkan indeks jenis kegiatan IMB, luas bangunan, indeks terintegrasi, dan harga dasar bangunan.
Wilayah Pemungutan: Retribusi IMB yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Karangasem.
Penentuan Pembayaran: Retribusi dipungut menggunakan SKRD dan wajib dibayar lunas secara tunai di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Wajib Retribusi yang tidak atau kurang membayar Retribusi yang terutang tepat pada waktunya yang ditentukan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KARANGASEM REGENCY
NUMBER 5 OF 2012
CONCERNING
BUILDING PERMIT RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KARANGASEM,

\n\n \n \n

Considering:

that the Building Permit Retribution is an important source of local revenue to finance the administration of local government and improve services to the community, so it needs to be regulated based on the principles of democracy, equality and justice, community participation, and accountability by considering the potential of the region;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Regional Regulation of Karangasem Regency Level II Number 18 of 1991 concerning Building Permits, especially those regulating retribution provisions, are no longer in accordance with the current legal needs of the community, so it needs to be reviewed;
that based on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=011b1c06-4d0a-46bf-bb41-501831380d62","actionData","errors"]