[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","01184791-111d-433a-81c6-3cd664e23bd5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":-5,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan","short_title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013","number","23/PERMEN-KP/2013","year","2013","published_date","2013-08-28","effective_date","2013-09-02","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","8a973c4c-9508-4afc-b855-d7928253bb5b","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan","short_name","Permen KKP","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"sectors","location","Kementerian Kelautan dan Perikanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2013
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 23/PERMEN-KP/2013, BN.2013 No. 1072, jdih.kkp.go.id
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan TENTANG Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2013. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.27/MEN/2009 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk mengatur pendaftaran dan penandaan kapal perikanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua kapal perikanan berbendera Indonesia yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan negara atau laut lepas terdaftar dan diberi tanda pengenal yang sesuai.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini menetapkan kewenangan pendaftaran kapal perikanan kepada Direktur Jenderal, Gubernur, dan Bupati/Walikota berdasarkan ukuran kapal. Setiap kapal perikanan harus didaftarkan dan diberi tanda pengenal sesuai dengan jenis dan fungsi kapal. Pemilik kapal harus memenuhi persyaratan administratif seperti memiliki SIUP, SIPI, atau SIKPI, dan melampirkan dokumen pendukung lainnya. Peraturan ini juga mengatur tata cara perubahan dan penggantian Buku Kapal Perikanan serta penghapusan dari Buku Induk Kapal Perikanan.

","transitional_provisions","1. Pendaftaran kapal perikanan terhadap kapal perikanan yang telah memiliki SIPI/SIKPI dilaksanakan paling lambat sebelum perpanjangan SIPI/SIKPI. 2. Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan berbendera Indonesia di WPP-NRI atau laut lepas yang telah memiliki SIPI/SIKPI harus mengajukan permohonan pendaftaran kapal perikanan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan: a. fotokopi SIUP; b. fotokopi SIPI atau SIKPI; c. fotokopi bukti kepemilikan kapal (grosse akte) atau akta hipotik; d. fotokopi KTP pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan; e. fotokopi surat ukur kapal; f. fotokopi sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal untuk kapal penangkap ikan atau fotokopi sertifikat keselamatan untuk kapal pengangkut ikan; g. foto kapal utuh tampak samping dengan ukuran 5 x 10 sebanyak 2 lembar (berwarna); h. surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara asal untuk kapal perikanan yang dibeli atau diperoleh dari luar negeri dan sudah terdaftar di negara asal; i. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan. 3. Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pendaftaran kapal perikanan yang telah memiliki SIPI atau SIKΡΙ.","sanctions","1. Buku Kapal Perikanan dicabut oleh Direktur Jenderal apabila: a. menggunakan dokumen palsu; b. melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tanpa persetujuan Direktur Jenderal.","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98},"text","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.27/MEN/2009 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[109],{"_95":110,"_97":111,"_36":112},"Permen KKP No. 5/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 23/PERMENKP/2013 Tentang Pendaftaran Dan Penandaan Kapal Perikanan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/159091/permen-kkp-no-5permen-kp2019-tahun-2019","77c9c73a-2f46-4dd9-a30a-6688bbbb2abc","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION
OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 23/PERMEN-KP/2013
ON
REGISTRATION AND MARKING OF FISHING VESSELS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to implement the provisions regarding the registration and marking of fishing vessels as referred to in Article 36 and Article 37 of Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries, as amended by Law Number 45 of 2009, it is necessary to re-regulate the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number PER.27/MEN/2009 concerning Registration and Marking of Fishing Vessels;
that for this purpose, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries concerning Registration and Marking of Fishing Vessels;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=01184791-111d-433a-81c6-3cd664e23bd5","actionData","errors"]