[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","0111603c-fc2c-423e-be06-88b4dc6d52f6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2017 tentang KOTA LAYAK ANAK","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2017","number","8","year","2017","published_date","2017-10-03","effective_date","2017-10-05","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"403c0907-930b-445f-889a-b2f68d1dd407","Perlindungan Keluarga & Anak","tags",[],"location","Pemerintah Kota Cirebon","place_of_enactment","Cirebon","theme","KOTA LAYAK ANAK","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD 2017/8E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG KOTA LAYAK ANAK
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2017. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kota Layak Anak (KLA) dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah Kota, orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini bertujuan agar anak tumbuh menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup prinsip dan strategi pengembangan KLA, yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, serta penghargaan terhadap pandangan anak. Strategi KLA dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan hak anak dalam setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, serta mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak.

Hak anak yang diatur meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus. Indikator KLA terdiri dari penguatan kelembagaan dan klaster yang mencakup berbagai aspek pemenuhan hak anak. Tahapan KLA meliputi persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Peraturan ini juga mengatur tentang pembentukan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, dan Kelurahan Ramah Anak sebagai upaya untuk memenuhi hak anak di berbagai lingkungan. Pendanaan implementasi KLA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bantuan pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

","transitional_provisions","sanctions","1. Perangkat Daerah, sekolah dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf a dan Pasal 31 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan lisan, teguran tertulis, dan/atau pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF CIREBΟN
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF CIREBON CITY
NUMBER 8 OF 2017
TENTANG
CHILD-FRIENDLY CITY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAYOR OF CIREBON,

\n\n \n \n

Menimbang :

bahwa anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya;
bahwa pengembangan Kota Layak Anak di Kota Cirebon diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah Kota, orang tua, keluarga, dan seluruh elemen masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak;
bahwa upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui perencanaan, pengaturan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

","pdf_url","/proxy/pdf?id=0111603c-fc2c-423e-be06-88b4dc6d52f6","actionData","errors"]