[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_30":31,"_32":33},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11},"locale","id","session","ssoEnabled",true,"ENV",{"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_34":35,"_36":37},"regulationId","010fe666-8854-4fbf-b838-ece8e891c47b","regulationData",{"_38":35,"_39":40,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":-5,"_52":53,"_54":55,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":-5,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 12 Tahun 2011","number","12","year","2011","published_date","2011-08-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":53,"_56":57,"_58":59},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_6":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kota Banjarbaru","place_of_enactment","Banjarbaru","theme","Pajak Reklame","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak dan Retribusi Daerah
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2011/NO.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Reklame
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan sektor perindustrian, jasa dan perdagangan, sehingga mendorong para pelaku usaha untuk mempromosikan produknya melalui fasilitas reklame milik pemerintah, umum maupun swasta;bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun\r\n2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu adanya penyesuaian Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah yang menjadi kewenangan daerah;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame \n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997;Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983;Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2000;Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2001;Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Pajak Reklame dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Nama, Objek dan Subjek Pajak;Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak;wilayah Pemungutan;Masa Pajak, dan Saat Pajang Terutang;Penetapan Pajak;Pemungutan Pajak;Pengembalian Kelebihan Pembayaran;Kedaluwarsa Penagihan;Tata Cara Penghapusan Piutang yang Kedaluwarsa;Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak;Pembukuan dan Pemeriksaan;Insenif Pemungutan;Ketentuan Khusus;Pembinaan dan Pengawasan;Penyidikan;Ketentuan Pidana;Ketentuan Lain-lain;Ketentuan Peralihan;Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 24 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2000 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2000 Nomor 03 Seri A Nomor Seri 3).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame bertujuan untuk menyesuaikan peraturan daerah tentang pajak daerah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan ini mengatur tentang pajak reklame sebagai bagian dari kewenangan daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Nama, Objek, dan Subjek Pajak:** Pajak reklame dikenakan atas setiap penyelenggaraan reklame. Objek pajak meliputi berbagai jenis reklame seperti papan/billboard, kain, stiker, selebaran, reklame berjalan, udara, suara, apung, film/slide, dan peragaan. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame, dan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.\n2. **Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak:** Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame (NSR). Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25%. NSR dihitung berdasarkan jenis, bahan, lokasi, waktu, jangka waktu, jumlah, dan ukuran media reklame. Jika reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.\n3. **Wilayah Pemungutan, Masa Pajak, dan Saat Pajak Terutang:** Pajak dipungut di wilayah Kota Banjarbaru. Masa pajak adalah 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur oleh Walikota paling lama 3 bulan. Pajak terutang terjadi pada saat penyelenggaraan reklame.\n4. **Pemungutan Pajak:** Pemungutan pajak tidak boleh diborongkan. Wajib pajak membayar menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan seperti karcis dan nota perhitungan. Walikota dapat menerbitkan STPD jika pajak tidak atau kurang dibayar, atau jika Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.\n5. **Keberatan dan Banding:** Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas SKPD kepada Walikota. Jika keberatan ditolak, Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, pajak terutang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pajak Reklame masih tetap merupakan pajak yang terutang dan dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutang sesuai dengan tata cara penagihan pajak dalam Peraturan Daerah.","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan laporan atau mengisi laporan dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan atau mengisi laporan dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.\n3. Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).\n4. Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANJARBARU CITY
NUMBER 12 OF 2011
CONCERNING
ADVERTISEMENT TAX
BANJARBARU
2011

REGIONAL REGULATION OF BANJARBARU CITY
NUMBER 12 OF 2011
CONCERNING
ADVERTISEMENT TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJARBARU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the increasingly rapid development of the industrial, service and trade sectors, it encourages business actors to promote their products through advertising facilities owned by the government, public and private;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is necessary to adjust Regional Regulations concerning Regional Taxes which are the authority of the region;
that based on the considerations as referred to in letters and letter b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Advertisement Tax;

Remembering:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=010fe666-8854-4fbf-b838-ece8e891c47b","actionData","errors"]