Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 33 Tahun 2017

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 33 Tahun 2017 ini bertujuan untuk mengatur penghasilan Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI. Latar belakang kebijakan ini adalah untuk menciptakan sistem pembayaran penghasilan yang lebih tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Peraturan ini menggantikan Surat Edaran Bersama yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup pengelolaan administrasi belanja pegawai gaji, komponen belanja pegawai gaji, dan pelaporan belanja pegawai gaji. Peraturan ini menetapkan kewajiban bagi pejabat terkait untuk mengelola, menguji, dan melaporkan pembayaran gaji prajurit TNI sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban prajurit TNI terkait penghasilan, termasuk tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan pangan, dan tunjangan lainnya yang melekat pada gaji.