[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","0107b82d-08b6-4a52-81ed-232c53ac723d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":-5,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2014","number","7","year","2014","published_date","2014-10-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara","place_of_enactment","Kendari","theme","Tanggung Jawab Sosial Perusahaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tanggung-Jawab-Sosial-Perusahaan
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD. 2014 /No. 7 , LL 12 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
ABSTRAK:	\n \n Upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di Provinsi Sulawesi Tenggara, merupakan bagian integral penyelenggaraan pemerintah daerah. Upaya tersebut dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat. Agar hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, diperlukan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam peraturan ini diatur tentang prinsip dan ruang lingkup penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP), program TSP yang meliputi bina lingkungan dan sosial, kemitraan usaha mikro kecil dan koperasi serta program langsung pada masyarakat, Forum Pelaksana dan Fasilitasi Program TSP, Pelaksanaan TSP, Penyelesaian Sengketa, dan Sanksi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2014. \n 12 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup melalui hubungan sinergis antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Peraturan ini memberikan kepastian hukum dan arahan dalam pelaksanaan program TSP di daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Asas penyelenggaraan TSP, meliputi kepastian hukum, kepentingan umum, keterpaduan, partisipatif dan aspiratif, keterbukaan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Prinsip penyelenggaraan TSP, meliputi kesadaran umum, kepedulian, keterpaduan, kepatuhan hukum dan etika bisnis, kemandirian, kepekaan, keberpihakan, dan kebijakan yang adil.
Ruang lingkup TSP, meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup, dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan.
Program TSP, meliputi bina lingkungan dan sosial, kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi, serta program langsung pada masyarakat.
Pembentukan forum pelaksana TSP oleh perusahaan untuk melaksanakan program TSP secara terpadu, harmonis, dan efisien, serta fasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
Kewajiban perusahaan dalam melaksanakan TSP, termasuk menyusun dan melaksanakan kegiatan TSP sesuai prinsip-prinsip tanggung jawab sosial, menumbuhkan jejaring kerjasama, dan menetapkan TSP sebagai bagian dari kebijakan manajemen perusahaan.
Pemberian penghargaan oleh Pemerintah Daerah kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan TSP.

","transitional_provisions","1. Forum pelaksana TSP yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya dan melaksanakan kegiatan sesuai Peraturan Daerah ini.","sanctions","Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam ketentuan Pasal 16, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis atau sanksi administrasi lainnya sesuai dengan ketetuan paraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF SOUTHEAST SULAWESI
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCIAL REGULATION
NUMBER 7 OF 2014
CONCERNING
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF SOUTHEAST SULAWESI,

Considering:

that efforts to realize the welfare and prosperity of the community and the sustainability of environmental functions in Southeast Sulawesi Province are an integral part of the implementation of regional government;
that the efforts as intended in letter a can be carried out well if there is a synergistic relationship between the regional government and business actors and the community;
that business actors obtain convenience and protection in doing business and are given wider opportunities to participate in the social and economic empowerment of the community and environmental preservation in all its aspects;
that based on the considerations as intended in letter a, letter b and letter c, it is necessary to form a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=0107b82d-08b6-4a52-81ed-232c53ac723d","actionData","errors"]