[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","0103f623-6ee0-436e-a900-23d2da6c3e82","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":-5,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2016 tentang PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2016","number","03","year","2016","published_date","2016-03-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Lampung Barat","place_of_enactment","Liwa","theme","PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 03,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2016. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Lampung Barat.\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk menegakkan Peraturan Daerah serta menciptakan keadilan, ketertiban, dan ketenteraman dalam masyarakat. PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui masing-masing Kepala SKPD yang bersangkutan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku koordinator PPNS. PPNS bertugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah sesuai dengan dasar pengangkatannya dan berfungsi sebagai penyidik tindak pidana tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS berwenang menerima laporan, melakukan pemeriksaan di tempat kejadian, memeriksa tersangka, menyita benda atau surat, mengambil sidik jari, memanggil saksi, mendatangkan ahli, melakukan penghentian penyidikan, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, namun tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan. PPNS wajib berkoordinasi dengan penyidik Polri.

PPNS berhak memperoleh uang insentif selain hak sebagai pegawai negeri sipil. PPNS memiliki kewajiban melakukan penyidikan, membuat Berita Acara, menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri, membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati, dan mematuhi kode etik PPNS. Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan persyaratan tertentu, termasuk masa kerja, pangkat, pendidikan, bidang tugas, kesehatan, penilaian kinerja, dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan. PPNS yang telah diangkat wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji. Bupati dapat melakukan mutasi PPNS. Pemberhentian PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. PPNS diberi kartu tanda pengenal. PPNS wajib mentaati kode etik dan dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik PPNS. PPNS harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal dan Surat Perintah Penyidikan. Dalam rangka koordinasi, dibentuk Sekretariat PPNS. PPNS mengenakan pakaian seragam dan atribut PPNS. Untuk peningkatan kompetensi, PPNS dapat diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan teknis di bidang penyidikan. Pembinaan dan pengawasan terhadap PPNS meliputi pembinaan dan pengawasan umum, teknis, dan operasional. Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain. Pembiayaan dibebankan pada APBD.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap PPNS yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administrasi.\n2. Sanksi administrasi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF WEST LAMPUNG
LAMPUNG PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF WEST LAMPUNG REGENCY
NUMBER 3 OF 2016
ON
CIVIL SERVANT INVESTIGATORS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST LAMPUNG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that in order to enforce the law in the Region, the existence and position of Regional Civil Servant Investigators have been regulated based on Regional Regulation of West Lampung Regency Number 10 of 2004 concerning Civil Servant Investigators within the West Lampung Regency;
that with the development of Laws and Regulations and in order to optimize the performance of Regional Civil Servant Investigators, Regional Regulation Number 10 of 2004 needs to be reviewed;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is deemed necessary to stipulate a Regional Regulation on Civil Servant Investigators;

Bearing in Mind :

","pdf_url","/proxy/pdf?id=0103f623-6ee0-436e-a900-23d2da6c3e82","actionData","errors"]