[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","0103cd37-6771-40c2-9d5f-584bacb34e95","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2023 tentang SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2023","number","2","year","2023","published_date","2023-05-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jembrana","place_of_enactment","Negara","theme","SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SISTEM-PERENCANAAN-PEMBANGUNAN-DAERAH
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2023 NOMOR 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk merealisasikan tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan pembangunan masyarakat dengan prinsip perencanaan yang baik,\r\ndiperlukan adanya perencanaan pembangunan Daerah.\r\nb. bahwa dalam rangka menyediakan mekanisme penyusunan rencana pembangunan Daerah yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap, perlu\r\ndidukung dengan perencanaan pembangunan Daerah yang merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional;\r\nc. bahwa untuk menjamin agar dapat disusun perencanaan pembangungan Daerah yang terintegrasi dan konsisten, serta untuk memberi arah, landasan\r\ndan kepastian hukum kepada semua pihak yang erlibat dalam perencanaan pembangunan Daerah,diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem\r\nPerencanaan Pembangunan Daerah.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 69 Tahun 1958\r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015\r\n\r\n\r\n \n Ketentuan Umum, PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA PERANGKAT DAERAH,TATA CARA PENYUSUNAN\r\nRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH,TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH,Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2023. \n - \n - \n 115 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan pembangunan. Hal ini mencakup koordinasi antar pemangku kepentingan, antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, dan antar susunan pemerintahan. Peraturan ini mengatur tata cara penyusunan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), Renstra Perangkat Daerah (Rencana Strategis Perangkat Daerah), dan Renja Perangkat Daerah (Rencana Kerja Perangkat Daerah). Selain itu, juga diatur mengenai Pagu Indikatif, penyusunan RKPD dalam hal daerah belum memiliki RPJMD, perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, perubahan rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah, sistem informasi pemerintahan daerah, peran serta masyarakat, dan pendanaan. Prinsip perencanaan daerah meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, responsivitas, partisipasi, keterukuran, keadilan, dan keberlanjutan. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah mencakup teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.","transitional_provisions","Dokumen rencana Pembangunan Daerah yang telah disusun dan masih berlaku, tetap digunakan sampai tersusunnya rencana Pembangunan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","Pasal 35: Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, penyelenggara Pemerintahan Daerah dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.\r\n\r\nPasal 61: Apabila penyelenggara pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, penyelenggara pemerintahan Daerah dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.\r\n\r\nPasal 206: Bupati yang tidak menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF JEMBRANA
PROVINCE OF BALI
REGIONAL REGULATION OF JEMBRANA REGENCY
NUMBER 2 OF 2023
CONCERNING
REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING SYSTEM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF JEMBRANA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize the goals of national development in realizing community development with good planning principles, regional development planning is needed;
that in order to provide a mechanism for preparing systematic, directed, integrated and responsive regional development plans, it needs to be supported by regional development planning which is a unity in the national development planning system;
that in order to ensure that integrated and consistent regional development planning can be prepared, and to provide direction, foundation and legal certainty to all parties involved in regional development planning, legal arrangements are needed to support it;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=0103cd37-6771-40c2-9d5f-584bacb34e95","actionData","errors"]