[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","0101fe52-3897-4487-9a25-a42707c6b512","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2012","number","7","year","2012","published_date","2012-01-02","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bandung","place_of_enactment","Soreang","theme","Izin Lokasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

izin - lokasi
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD 2012/7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Lokasi
ABSTRAK:	\n \n bahwa Izin Pemanfaatan Tanah yang telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2001 sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;\r\nbahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 dan sehubungan dengan pesatnya pertumbuhan kegiatan pembangunan yang dapat mengubah fungsi ruang, maka untuk mengantisipasi dan mengendalikan perubahan tersebut perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang peran berbagai pihak;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Lokasi; \n Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);\r\nUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 \r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);\r\nUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 \r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 \r\nUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 \r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 \r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 \r\nPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 \r\nPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010\r\nKeputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 \r\nPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 \r\nPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011\r\nPeraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 tahun 2007\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 \r\nsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 16);\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2010\r\n \n peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, nama,objek dan subjek, pesyaratan pemberian izin lokasi, tata cara pemberian izin lokasi, pengendalian penguasaan tanah, penyidikan, ketentuan pidanan ketentuan peralihan, ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2012. \n Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2001 tentang Izin Pemanfaatan Tanah di Kabupatten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Seri C Tahun 2001), dicabut \n 26 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2001 tentang Izin Pemanfaatan Tanah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Seri C Tahun 2001).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Izin Lokasi di Kabupaten Bandung. Latar belakangnya adalah bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2001 tentang Izin Pemanfaatan Tanah sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengantisipasi dan mengendalikan perubahan fungsi ruang akibat pesatnya pertumbuhan kegiatan pembangunan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Nama izin adalah Izin Lokasi.
Subjek izin adalah orang pribadi atau perusahaan yang mengajukan permohonan Izin Lokasi.
Objek Izin Lokasi meliputi perumahan, industri, fasilitas perdagangan dan jasa, fasilitas sosial, fasilitas pengelolaan lingkungan, pertanian, dan peternakan dengan luas minimum yang berbeda-beda.
Persyaratan pemberian Izin Lokasi meliputi persyaratan administrasi (identitas pemohon, akta pendirian perusahaan, NPWP, izin prinsip dari BKPM(D), surat pernyataan kesediaan pemilik tanah) dan persyaratan teknis (jenis kegiatan, besar investasi, kapasitas produksi, jumlah tenaga kerja, jenis dan volume limbah, disain teknis, kebutuhan ruang, rencana tapak, denah/sketsa dan peta lokasi tanah).
Tata cara pemberian Izin Lokasi meliputi proses seleksi dan proses pemberian izin, yang melibatkan Tim Teknis.
Pengendalian penguasaan tanah oleh pemegang Izin Lokasi.

Peraturan ini juga mengatur tentang perubahan nama perusahaan pemegang izin, perpanjangan izin, dan perluasan izin lokasi.

","transitional_provisions","1. Izin Lokasi yang telah dimiliki perusahaan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan Peraturan Daerah ini, sepanjang Perusahaan yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.\n2. Permohonan Izin Lokasi yang sedang dalam proses penyelesaian, wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Barangsiapa yang melanggar Pasal 7 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Kab. Bandung No. 2 Tahun 2001 tentang Izin Pemanfaatan Tanah Di Kabupaten Bandung","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/240291/perda-kab-bandung-no-2-tahun-2001","bccab1bb-df5e-4f5b-a137-0b62878954b6","revoked_by",[100],{"_93":101,"_95":102,"_36":103},"PERDA Kab. Bandung No. 19 Tahun 2022 tentang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/255874/perda-kab-bandung-no-19-tahun-2022","b0827fdc-d0c7-4e10-880e-db10f8aacd59","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[112],{"_93":113,"_95":114,"_36":115},"PERDA Kab. Bandung No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/85312/perda-kab-bandung-no-5-tahun-2018","bff1e03d-f5c7-482e-a740-e1f1bb8c8a0c","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BANDUNG REGENCY
NUMBER 7 OF 2012

REGIONAL REGULATION OF BANDUNG REGENCY
NUMBER 7 OF 2012
CONCERNING
LOCATION PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANDUNG

Considering:

that the Land Utilization Permit which has been regulated by Regional Regulation of Bandung Regency Number 2 of 2001 is no longer in accordance with the provisions of laws and regulations;
that based on the Regulation of the State Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 2 of 1999 and in connection with the rapid growth of development activities that can change the function of space, it is necessary to have provisions governing the role of various parties to anticipate and control these changes;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Location Permit;

In View of:

Law Number 14 of 1950 concerning the Establishment

","pdf_url","/proxy/pdf?id=0101fe52-3897-4487-9a25-a42707c6b512","actionData","errors"]