[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","00f9d0aa-0e2a-464e-a808-26e3b2c96db3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2023","number","11","year","2023","published_date","2023-08-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjar","place_of_enactment","Banjar","theme","Pencabutan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perizinan - Peruntukan - Penggunaan Tanah
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 11, LD. 2023 (11); 4 hlm
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pencabutan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
ABSTRAK:	\n \n bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan \r\ndinamika peraturan perundang-undangan di tingkat \r\nPemerintah Pusat yang merupakan satu kesatuan dari \r\nsistem hukum nasional, terdapat Peraturan Daerah Kota \r\nBanjar yang perlu dilakukan penyesuaian dengan \r\nmelakukan pencabutan terhadap ketentuan peraturan \r\ndaerah tersebut; bahwa sehubungan telah terbitnya Undang-Undang Nomor \r\n6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah \r\nPengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang \r\nCipta Kerja menjadi Undang-Undang dan peraturan \r\npelaksanaannya, serta dengan adanya perkembangan \r\ndinamika peraturan perundang-undangan mengenai \r\nperizinan, perlu mencabut Peraturan Daerah Nomor 1 \r\nTahun 2017 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\ndalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan \r\nDaerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Banjar \r\nNomor 1 Tahun 2017 tentang Izin Peruntukan Penggunaan \r\nTanah; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia \r\nTahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2023. \n Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 dicabut. \n 4 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah karena adanya perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan di tingkat Pemerintah Pusat yang merupakan satu kesatuan dari sistem hukum nasional dan sudah tidak lagi memuat substansi materi mengenai perizinan. Tujuan pencabutan ini adalah untuk menyesuaikan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di tingkat pusat.","transitional_provisions","1. Izin peruntukan penggunaan tanah yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.","sanctions","(-)","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Kota Banjar No. 1 Tahun 2017 tentang IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/62577/perda-kota-banjar-no-1-tahun-2017","77706f6b-2475-4851-a96f-f2bf0c52dc59","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BANJAR
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BANJAR CITY
NUMBER 11 OF 2023
ON
REVOCATION OF REGIONAL REGULATION OF BANJAR CITY NUMBER 1 OF 2017
CONCERNING LAND USE ALLOCATION PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJAR,

\n\n \n \n

Considering:

that in connection with the development of the dynamics of laws and regulations at the Central Government level which is a unity of the national legal system, there are Regional Regulations of Banjar City that need to be adjusted by revoking the provisions of the regional regulations;
that in connection with the enactment of Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law and its implementing regulations, and with the development of the dynamics of laws and regulations regarding licensing, it is necessary to revoke Regional Regulation Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=00f9d0aa-0e2a-464e-a808-26e3b2c96db3","actionData","errors"]