Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif Banjar

Juga dikenal sebagai: PP 54/1991 · PP No. 54 Tahun 1991 · PP Nomor 54 Tahun 1991

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:2 September 1991Tanggal Penetapan:2 Oktober 1991
Hukum Pemerintahan DaerahOtonomi & Pemerintahan Daerah

Informasi

TipePeraturan Pemerintah (PP)
TemaPembentukan Kota Administratif Banjar
LokasiPemerintah Pusat
Tanggal Berlaku02 September 1991
Tanggal Penetapan02 Oktober 1991
Tempat PenetapanJakarta

Peraturan ini mencabut: 1. Kecamatan Banjar sebagaimana tersebut dalam daftar Staatsblad Tahun 1935 Nomor 123. Peraturan ini mengubah: (-)

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1991 ini bertujuan untuk membentuk Kota Administratif Banjar di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis, Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Pembentukan ini didasarkan pada perkembangan dan kemajuan wilayah Kecamatan Banjar yang menunjukkan ciri kehidupan perkotaan. Kota Administratif Banjar diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta mendorong laju pembangunan. Pemerintah Kota Administratif Banjar berada di bawah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis dan dapat menerima pembinaan langsung dari Gubernur Jawa Barat. Wilayah Kota Administratif Banjar meliputi seluruh Kecamatan Banjar dan sebagian dari Kecamatan Cisaga, Cimaragas, dan Pamarican, yang kemudian ditata menjadi empat kecamatan baru. Pembiayaan pembentukan kota ini dibebankan pada APBN, APBD Jawa Barat, dan APBD Ciamis.

1. Susunan organisasi pemerintahan wilayah Kecamatan yang telah ada pada saat ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengatur Pola Organisasi Pemerintah Kota Administratif Banjar. 2. Segala Peraturan Daerah dan Keputusan-keputusan Kepala Daerah Tingkat II Ciamis yang berlaku bagi Pemerintah Wilayah Kecamatan Banjar sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku bagi Pemerintah Kota Administratif Banjar. 3. Masalah-masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, keuangan, materil dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan status wilayah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diselesaikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ciamis atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

(-)