[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","00f6b5f7-09c5-413a-97d6-4dc94103ec92","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_67":68,"_69":-5,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":-5,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemakaman","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2019","number","7","year","2019","published_date","2019-08-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[],"tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kota Bontang","place_of_enactment","Bontang","theme","Penyelenggaraan Pemakaman","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMAKAMAN-PENYELENGGARAAN
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2019/No.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pemakaman
ABSTRAK:	\n \n Dengan meningkatnya jumlah. penduduk, akibat\r\npesatnya perkembangan daerah Kota Bontang, maka\r\npemakaman sebagai salah satu penunjang fasilitas umum,\r\nperlu dilakukan upaya penataan, penertiban, dan\r\npengendalian pemakaman; Untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian\r\nhukum bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan \r\npemakaman di Kota Bontang diperlukan pengaturan dalam\r\nbentuk Peraturan Daerah. \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.9 Tahun 1987. \n Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Pemakaman, meliputi: \r\na. Penyelenggaraan Pemakaman; \r\nb. pemindahan lokasi Pemakaman; \r\nc. larangan; \r\nd. pemeliharaan Pemakaman; dan \r\ne. pengawasan dan pengendalian. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2019. \n 23 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemakaman bertujuan untuk mendayagunakan sumber daya alam berupa tanah untuk keperluan pemakaman, mengendalikan penggunaan tanah agar sesuai dengan tata ruang, aspek sosial, budaya, keagamaan, dan lingkungan hidup, mengembangkan kawasan pemakaman sebagai ruang terbuka hijau, serta melaksanakan keyakinan agama dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Peraturan ini mengatur penyelenggaraan pemakaman yang meliputi penyediaan lahan pemakaman dan krematorium sesuai rencana tata ruang wilayah, pemulasaraan jenazah sesuai agama dan adat istiadat, serta pengelompokan makam berdasarkan agama dan kepercayaan. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengelolaan TPU, yang meliputi pembagian blok makam, pengukuran petak tanah makam, dan penentuan posisi makam. Izin penggunaan tanah makam berlaku paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang. Pengelolaan TPBU dan TPK memerlukan izin dari Wali Kota yang berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Krematorium dan tempat penyimpanan abu jenazah dikelola oleh Pemerintah Daerah atau badan hukum sosial/keagamaan dengan izin dari Pemerintah Daerah. Peraturan ini juga mengatur larangan terkait pemakaman, pemeliharaan makam, serta pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemakaman oleh Wali Kota atau Dinas yang didelegasikan.","transitional_provisions","1. Tempat Pemakaman bentuk dan bangunan Makam yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap diakui keberadaannya.\n2. TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dapat dilakukan penataan kembali.\n3. Izin Pemakaman yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap berlaku sampai jangka waktu izin berakhir.","sanctions","Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 28 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF ΒΟΝΤΑNG
EAST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BONTANG CITY
NUMBER 7 OF 2019
CONCERNING
FUNERAL ARRANGEMENTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BONTANG,

\n\n \n \n

Considering:

that the Regional Government is obliged to guarantee the fulfillment of the rights of community members to obtain adequate funeral services in accordance with the religion and beliefs adhered to without discrimination based on the principle of social justice for all Indonesian people;
that with the increasing population, due to the rapid development of the Bontang City area, funerals as one of the supporting public facilities, need to be arranged, controlled, and managed;
that to provide direction, foundation, and legal certainty for the Regional Government in organizing funerals in Bontang City, it is necessary to regulate it in the form of a Regional Regulation;
that based on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=00f6b5f7-09c5-413a-97d6-4dc94103ec92","actionData","errors"]