[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","00f14357-e127-4f25-b73f-02c90ac6781d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":-5,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2009 tentang Kehutanan Masyarakat di Kabupaten Maros","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 5 Tahun 2009","number","5","year","2009","published_date","2009-08-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Maros","place_of_enactment","Turikale","theme","Kehutanan Masyarakat di Kabupaten Maros","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kehutanan-masyarakt
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2009/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kehutanan Masyarakat di Kabupaten Maros
ABSTRAK:	\n \n Guna meningkatkan misi pelayanan kepada masyarakat, perorangan\r\nmaupun badan usaha dibidang kehutanan dan perkebunan sebagaimana yang\r\nterkandung dalam jiwa otonomi daerah, maka diperlukan upaya-upaya untuk\r\nmemberikan kemudahan prosedur dalam pengelolaan kehutanan masyarakat\r\ndi Kabupaten Maros \n Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah\r\nTingkat II di Sulawesi , Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya\r\nAlam Hayati dan Ekosistemnya , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan\r\nHidup, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara\r\nyang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan\r\nPerundang-undangan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan\r\nantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan\r\nInstansi Vertikal di Daerah, eraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan\r\ndan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan\r\nPenyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan\r\nPemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah\r\nKabupaten/Kota, Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 1989 tentang\r\nPenyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten\r\nMaros, eraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang PokokPokok\r\nPengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang\r\nPembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah\r\nKabupaten Maros . \n KEHUTANAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MAROS \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2009. \n 13 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kehutanan Masyarakat di Kabupaten Maros. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perorangan, maupun badan usaha di bidang kehutanan dan perkebunan, serta memberikan kemudahan prosedur dalam pengelolaan kehutanan masyarakat.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan memberdayakan mereka dalam pengelolaan hutan, sambil tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup. Ruang lingkupnya meliputi pengaturan tugas dan fungsi serta tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, pihak ketiga, dan masyarakat dalam penetapan wilayah pengelolaan, penyiapan masyarakat, permodalan, serta monitoring dan evaluasi.

Ketentuan substansial mencakup:

Penetapan wilayah pengelolaan kehutanan masyarakat yang layak secara ekonomi, ekologi, dan sosial budaya.
Pengaturan wilayah hutan rakyat, hutan desa, hutan kemasyarakatan (HKm), pengelolaan taman nasional berbasis masyarakat, dan pengelolaan hutan lainnya yang berbasis masyarakat.
Pelayanan publik oleh pemerintah daerah dan pihak terkait, termasuk penyuluhan, permodalan, dan penyiapan masyarakat.
Pengelolaan kehutanan masyarakat yang meliputi penataan areal kerja, penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi, dan perlindungan.
Pengendalian kehutanan masyarakat melalui pembinaan, monitoring, pelaporan, dan evaluasi.
Hak dan kewajiban pengelola program kehutanan masyarakat yang teregistrasi, termasuk hak untuk mengelola dan memanfaatkan hutan serta kewajiban membayar retribusi.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
GOVERNMENT OF MAROS REGENCY
NUMBER: 05 Year 2009
CONCERNING
COMMUNITY FORESTRY
IN MAROS REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAROS

Considering:

that in order to improve the service mission to the community, individuals and business entities in the fields of forestry and plantations as contained in the spirit of regional autonomy, it is necessary to make efforts to provide ease of procedures in the management of community forestry in Maros Regency;
that based on the considerations as referred to in letter a above, it is necessary to establish a Regional Regulation;

In view of:

Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1959 Number 74, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1822);
Law Number 5 of 1990 concerning the Conservation of Biological Natural Resources and their

","pdf_url","/proxy/pdf?id=00f14357-e127-4f25-b73f-02c90ac6781d","actionData","errors"]