[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","00edd362-b5c7-4791-8810-039fc2cad224","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":-5,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Poso Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso Nomor 5 Tahun 2011","number","5","year","2011","published_date","2011-11-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Poso","place_of_enactment","Poso","theme","Pajak Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK DAERAH
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2011/No.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang potensial guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dalam rangka memantapkan pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab;\r\nbahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Daerah di Kabupaten Poso dipandang perlu untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud , perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;\r\n\r\n \n UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No.69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Perda No. 2 Tahun 2005; Perda No. 1 Tahun 2008; Perda No. 38 Tahun 2008. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang jenis pajak; pajak hotel; pajak restoran; pajak hiburan; pajak reklame; pajak parkir; pajak mineral bukan logam dan batuan; pajak penerangan jalan; pajak parkir; pajak sarang burung walet; wilayah pemungutan; masa pajak dan saat terutangnya pajak; tata cara pemungutan; surat tagihan pajak; tata cara pembayaran dan penagihan; kedaluwarsa penagihan; sanksi administratif; sanksi pidana; insentif pemungutan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2011. \n UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2000 \n 22 halaman, Penjelasan: - Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Seluruh Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pajak daerah di Kabupaten Poso. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan peraturan daerah yang ada dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Jenis pajak yang diatur meliputi:

Pajak Hotel
Pajak Restoran
Pajak Hiburan
Pajak Reklame
Pajak Parkir
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pajak Penerangan Jalan
Pajak Air Tanah
Pajak Sarang Burung Walet

Setiap jenis pajak memiliki ketentuan mengenai objek pajak, subjek pajak, wajib pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, dan cara penghitungan pajak. Peraturan ini juga mengatur wilayah pemungutan pajak, masa pajak, saat terutangnya pajak, tata cara pemungutan, surat tagihan pajak, tata cara pembayaran dan penagihan, serta kedaluwarsa penagihan.

Peraturan ini memberikan kewenangan kepada Bupati untuk menetapkan peraturan pelaksanaan lebih lanjut, termasuk tata cara penerbitan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) dan dokumen lain yang dipersamakan, serta tata cara pengisian dan penyampaiannya.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF POSO REGENCY
NUMBER 5 OF 2011
CONCERNING
REGIONAL TAXES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF POSO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that regional taxes are a potential source of local revenue to finance the administration of government and development in the region in order to consolidate the implementation of the widest possible, tangible and responsible autonomy;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies, it is deemed necessary to adjust the Regional Regulations governing Regional Taxes in Poso Regency with the prevailing laws and regulations;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation on Regional Taxes;

In view of:

Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions in Sulawesi

","pdf_url","/proxy/pdf?id=00edd362-b5c7-4791-8810-039fc2cad224","actionData","errors"]