[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","00ed7bc7-d596-485b-91c4-9bbaee74393a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":49,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 12 Tahun 1981 tentang PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN SERA KEPALA DUSUN","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 12 Tahun 1981","number","12","year","1981","published_date","effective_date","1982-02-08","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bantaeng","place_of_enactment","Bantaeng","theme","PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN SERA KEPALA DUSUN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERSYARATAN-TATA-CARA-PENGANGKATAN-DAN-PEMBERHENTIAN-SEKRETARIS-DESA-KEPALA-URUSAN-SERTA-KEPALA-DUSUN
1981
Peraturan Daerah (Perda) NO. 12, Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Tahun 1982 Seri D Nomor 5
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN SERA KEPALA DUSUN
ABSTRAK:	\n \n a. Bahwa Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri;\r\nb. Bahwa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1981 telah ditetapkan Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun, dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 108,314/809/HUD, tanggal 7 Maret 1981 tentang Jadwal waktu penyusunan berbagai Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;\r\nc. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas perlu pula ditetapkan Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng dengan bentuk Peraturan Daerah. \n 1. Undang-Undang No.29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara R.I.Tahun 1979 No.74, Tambahan Lembaran Negara R.I.Nomor1822);\r\n2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);\r\n3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);\r\n4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;\r\n5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Perangkat Desa;\r\n6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa;\r\n7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun. \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II LOWONGAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN\r\nBAB III PERSYARATAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN\r\nBAB IV PENCALONAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN\r\nBAB V PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN\r\nBAB VI PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN\r\nBAB VII KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 1982. \n 8 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.\n2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.\n\nPeraturan ini mencabut:\n1. Semua ketentuan yang mengatur mengenai Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini menetapkan persyaratan dan tata cara pengangkatan serta pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng. Jabatan-jabatan tersebut dapat lowong karena meninggal dunia, permintaan sendiri, pengangkatan pejabat baru, tidak memenuhi syarat, hilangnya kepercayaan masyarakat, atau sebab lain yang bertentangan dengan peraturan. Kepala Desa wajib menunjuk pengganti sementara dalam waktu 6 bulan. Persyaratan umum meliputi ketaqwaan, kesetiaan pada Pancasila dan UUD 1945, berkelakuan baik, tidak terlibat kegiatan makar, tidak sedang menjalani pidana penjara minimal 5 tahun, berdomisili minimal 1 tahun, berusia 20-56 tahun, sehat jasmani dan rohani, serta minimal berijazah Sekolah Lanjutan Pertama atau sederajat. Pencalonan diajukan oleh Kepala Desa setelah mendengar pertimbangan Lembaga Musyawarah Desa, dengan mengusulkan 2-3 calon. Sekretaris Desa diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Desa setelah pertimbangan Camat, sementara Kepala Urusan dan Kepala Dusun diangkat oleh Camat atas nama Bupati. Pengangkatan dilakukan setelah seleksi. Pejabat yang tersangkut tindak pidana dapat diberhentikan sementara, dan statusnya akan dikukuhkan atau diberhentikan berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.\n2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantaeng, sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BANTAENG REGENCY LEVEL II REGION.

NUMBER : 12 YEAR 1981.

SERIES: D. NO.5.

YEAR 1982.

REGIONAL REGULATION OF BANTAENG REGENCY LEVEL II REGION.

CONCERNING

REQUIREMENTS, PROCEDURES FOR APPOINTMENT AND DISMISSAL
OF VILLAGE SECRETARIES, HEADS OF AFFAIRS, AND HEADS OF HAMLETS.

BY THE GRACE OF ALMIGHTY GOD.

","pdf_url","/proxy/pdf?id=00ed7bc7-d596-485b-91c4-9bbaee74393a","actionData","errors"]