[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","00ebde28-b56a-4597-9e8a-8d1b53d5d998","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":-5,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026","short_title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2025","number","90","year","2025","published_date","2025-12-18","effective_date","2026-01-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"sectors","location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PPN-PAJAK-RUSUN
2025
Peraturan Menteri Keuangan NO. 90, BN 2025 (1213);14 Halaman
Peraturan Menteri Keuangan TENTANG Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk menjaga keberlangsungan pertumbuhan\r\nekonomi Indonesia melalui stimulasi daya beli masyarakat\r\npada sektor perumahan telah diterapkan kebijakan\r\ninsentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah\r\natas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun\r\npada tahun 2023, 2024, dan 2025;\r\nb. bahwa agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap\r\nterjaga, pemerintah memberikan paket kebijakan ekonomi\r\nuntuk kesejahteraan berupa insentif pajak pertambahan\r\nnilai atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah\r\nsusun yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2026;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan\r\nMenteri Keuangan tentang Pajak Pertambahan Nilai atas\r\nPenyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun\r\nyang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026; \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, PPN yang terutang, Rumah tapak atau satuan rumah susun, PPN ditanggung pemerintah, kewajiban Pengusaha Kena Pajak saat melakukan penyerahan rumah tapak atau satuan rumah susun, PPN terutang atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun dan kewenangan Kepala kantor pelayanan pajak atas nama Direktur Jenderal\r\nPajak \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2026. \n 14 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan perundang-undangan lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini menetapkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang memenuhi persyaratan akan ditanggung oleh pemerintah untuk tahun anggaran 2026. Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari insentif serupa yang telah diterapkan pada tahun-tahun sebelumnya guna menjaga pertumbuhan ekonomi melalui stimulasi sektor perumahan.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n1. **Objek Pajak dan Periode:** PPN ditanggung pemerintah berlaku untuk penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang terjadi antara 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2026, yang dibuktikan dengan akta jual beli atau perjanjian pengikatan jual beli lunas, serta serah terima hak secara nyata.\n2. **Definisi dan Persyaratan:** Peraturan ini mendefinisikan rumah tapak dan satuan rumah susun, serta menetapkan persyaratan utama, yaitu Harga Jual paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan kondisi siap huni. Rumah harus merupakan unit baru yang pertama kali diserahkan dan belum pernah dialihkan.\n3. **Batasan Perolehan:** Insentif PPN ditanggung pemerintah hanya dapat dimanfaatkan oleh setiap orang pribadi untuk perolehan satu unit rumah tapak atau satuan rumah susun. Terdapat ketentuan khusus bagi orang pribadi yang sebelumnya telah memanfaatkan insentif serupa atau fasilitas PPN dibebaskan.\n4. **Besaran Insentif:** PPN ditanggung pemerintah diberikan sebesar 100% dari PPN terutang untuk bagian Harga Jual sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari rumah tapak atau satuan rumah susun dengan Harga Jual maksimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).\n5. **Kewajiban Pengusaha Kena Pajak:** Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak dengan kode transaksi yang sesuai (07 untuk bagian yang ditanggung pemerintah, 04 untuk bagian yang tidak ditanggung pemerintah) dan mencantumkan keterangan khusus mengenai PPN ditanggung pemerintah. Laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah juga wajib dibuat, yang dapat dipenuhi melalui pelaporan Surat Pemberitahuan Masa PPN.\n6. **Kondisi PPN Tidak Ditanggung Pemerintah:** Terdapat sejumlah kondisi yang menyebabkan PPN tidak ditanggung pemerintah, antara lain jika objek bukan rumah tapak/satuan rumah susun yang memenuhi syarat, pembayaran dilakukan sebelum periode berlaku, penyerahan di luar periode yang ditentukan, perolehan lebih dari satu unit oleh satu orang pribadi, pemindahtanganan dalam satu tahun, atau kegagalan memenuhi kewajiban pembuatan Faktur Pajak, pendaftaran berita acara serah terima, atau pelaporan realisasi.\n7. **Penagihan PPN:** Direktorat Jenderal Pajak berwenang menagih PPN terutang jika ditemukan data yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan ketentuan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Kepala kantor pelayanan pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat menagih PPN yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan jika ditemukan data atau informasi yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan ini, termasuk namun tidak terbatas pada:\n a. objek yang diserahkan bukan merupakan rumah tapak atau satuan rumah susun yang memenuhi syarat;\n b. perolehan lebih dari satu unit oleh satu orang pribadi;\n c. perolehan unit rumah tapak atau satuan rumah susun yang sama yang dibatalkan sebelumnya;\n d. perolehan tidak dilakukan oleh orang pribadi yang memenuhi kriteria;\n e. Masa Pajak tidak sesuai dengan periode yang ditentukan;\n f. tidak dibuatkan Faktur Pajak sesuai ketentuan atau tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN;\n g. dilakukan pemindahtanganan dalam jangka waktu tertentu;\n h. berita acara serah terima tidak didaftarkan dalam aplikasi yang ditentukan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF FINANCE REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 90 OF 2025

CONCERNING

VALUE ADDED TAX ON THE TRANSFER OF LANDED HOUSES AND APARTMENT UNITS BORNE BY THE GOVERNMENT FOR THE 2026 FISCAL YEAR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n \n \n

Considering :

that to maintain the sustainability of Indonesia's economic growth through stimulating public purchasing power in the housing sector, a government-borne value added tax incentive policy on the transfer of landed houses and apartment units has been implemented in 2023, 2024, and 2025;
that to maintain Indonesia's economic growth, the government provides an economic policy package for welfare in the form of a government-borne value added tax incentive on the transfer of landed houses and apartment units for the 2026 fiscal year;
that based on the considerations referred to in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=00ebde28-b56a-4597-9e8a-8d1b53d5d998","actionData","errors"]