[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_30":31,"_32":33},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11},"locale","id","session","ssoEnabled",true,"ENV",{"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_34":35,"_36":37},"regulationId","00e947e2-5249-4828-95a5-314abfe1bfb8","regulationData",{"_38":35,"_39":40,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":50,"_52":53,"_54":55,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":-5,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2023","number","10","year","2023","published_date","2023-12-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":53,"_56":57,"_58":59},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_6":70,"_56":71,"_58":-5},"60ffbcec-c21d-40ca-ac1f-d9640b99ae0a","Kesejahteraan Sosial Masyarakat","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Garut","place_of_enactment","Tarogong Kidul","theme","Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN - PASAR - RAKYAT - PUSAT - PERBELANJAAN - DAN - TOKO - SWALAYAN
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD 2023/10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk mengoptimalkan fungsi Pasar Rakyat diperlukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat dan pengembangan, penataan, dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Daerah, Perda Kab. Garut No. 2 Tahun 2009 perlu diganti dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 TAHUN 1950 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 7 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021; PP No. 29 Tahun 2021. \n Peraturan Ini Mengatur Tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Puast Perbelanjaan dan Toko Swalayan, yang meliputi Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Perizinan, Stabillisasi Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting, Promosi Dagang, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2023. \n UU No. 14 Tahun 1950 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 7 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023. \n 34 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 2).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Kabupaten Garut. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas, menciptakan ketertiban, dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.\n\nKebijakan ini mencakup:\n\n1. **Pasar Rakyat:**\n\n * Pembangunan dan pengelolaan Pasar Rakyat diprioritaskan dengan berpedoman pada purwarupa yang telah ditetapkan.\n * Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat melalui berbagai cara, termasuk revitalisasi fisik, implementasi manajemen profesional, fasilitasi akses pembiayaan, dan pemanfaatan teknologi informasi.\n * Lokasi pendirian Pasar Rakyat harus sesuai dengan RTRW atau Rencana Detail Tata Ruang Daerah.\n * Pengelola Pasar Rakyat wajib menyediakan fasilitas yang bersih, sehat, aman, dan nyaman, serta mematuhi ketentuan SNI.\n * Pedagang Pasar Rakyat wajib memiliki izin pemakaian tempat usaha.\n2. **Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan:**\n\n * Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat.\n * Lokasi pendirian harus sesuai dengan RTRW atau Rencana Detail Tata Ruang Daerah.\n * Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan ruang usaha untuk pemasaran produk dalam negeri.\n * Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memberdayakan Usaha Mikro melalui kemitraan.\n3. **Perizinan:**\n\n * Pelaku Usaha pada Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan wajib memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha dan/atau Perizinan Berusaha.\n4. **Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok:**\n\n * Pemerintah Daerah berwenang mengendalikan ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok.\n5. **Promosi Dagang:**\n\n * Pemerintah Daerah membantu pengembangan ekspor dan perluasan akses pasar bagi produk daerah.\n6. **Pembinaan dan Pengawasan:**\n\n * Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.","transitional_provisions","1. Pelaku Usaha yang telah memiliki lebih dari 3 (tiga) gerai Toko Swalayan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap dapat mempertahankan kepemilikan gerai Toko Swalayan tersebut dan wajib mewaralabakan setiap gerai Toko Swalayan yang ditambahkan setelah Peraturan Daerah ini berlaku.\n2. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat (1) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.\n3. Segala bentuk perizinan atau non perizinan untuk kegiatan usaha perdagangan dan perindustrian yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.","sanctions","1. Pengelola Pasar Rakyat yang melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran, teguran tertulis, pencabutan izin pengelola, dan denda administratif.\n2. Pengelola Pasar Rakyat yang melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran, teguran tertulis, pencabutan izin pengelola, dan denda administratif.\n3. Pedagang Pasar Rakyat yang melanggar ketentuan Pasal 24 atau Pasal 25 dikenakan sanksi administratif berupa teguran, teguran tertulis, pencabutan izin pengelola, dan denda administratif.\n4. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 40 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran, teguran tertulis, pencabutan izin pengelola, dan denda administratif.\n5. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 52 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran, teguran tertulis, pencabutan izin pengelola, dan denda administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF GARUT
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF GARUT REGENCY
NUMBER 10 OF 2023
ON
THE MANAGEMENT OF PEOPLE'S MARKETS, SHOPPING CENTERS AND
MODERN RETAIL STORES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF GARUT,

\n\n \n \n

Considering :

that People's Markets, Shopping Centers and Modern Retail Stores
are trading facilities that can improve
the region's economic growth in order to encourage
the creation of community welfare;
that in order to optimize the function of People's Markets, Centers
Shopping and Modern Retail Stores in the region as a means
trade, development, empowerment, and
improving the quality of management of People's Markets and
development, structuring and development of People's Markets, Centers
Shopping and Modern Retail Stores in the region;
that Regional Regulation of Garut Regency Number 2
of 2009 concerning Market Management is no longer appropriate
with the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=00e947e2-5249-4828-95a5-314abfe1bfb8","actionData","errors"]