[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","00e11b6a-7535-46ac-9197-b156fcb14d18","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":-5,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sarolangun Nomor 6 Tahun 2021 tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun Nomor 6 Tahun 2021","number","6","year","2021","published_date","2021-10-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Sarolangun","place_of_enactment","Sarolangun","theme","PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2021/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah,\r\nPemerintah Kabupaten Sarolangun memiliki tugas dan\r\ntanggung jawab untuk mengatur dan mengurus sendiri\r\nurusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan\r\ntugas pembantuan, untuk terwujudnya kesejahteraan\r\nmasyarakat melalui peningkatan daya saing daerah dengan\r\nmemperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan\r\ndalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; \r\n\r\nbahwa salah satu tugas dan tanggung jawab yang dijalankan\r\noleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun adalah pengelolaan\r\nkeuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundangundangan,\r\n\r\nefisien, ekonomis, efektif, transparan, dan\r\nbertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan,\r\nkepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; \r\n\r\nbahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun\r\n2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan\r\nMenteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang\r\nPedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun\r\n2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah\r\nsudah tidak sesuai, sehingga perlu ditinjau kembali; \n UU 17 Tahun 2003, UU 1 Tahun 2004; UU 15 Tahun 2004; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU 9 Tahun 2015; PP 12 Tahun 2019; Permendagri 77 Tahun 2020 \n Perda 6 Tahun 2021 mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah, APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan, laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD, Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah; Penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Kekayaan daerah dan utang daerah, BLUD, penyelesaian kerugian keuangan darah, informasi keuangan daerah, pembinaan dan pengawasan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2021. \n Perda 7 Tahun 2012 \n Perbup tentan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah \n 155 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sarolangun. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, serta untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pengelola Keuangan Daerah: Menetapkan Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, yang kemudian melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Sekretaris Daerah, Kepala SKPKD selaku PPKD, dan Kepala SKPD selaku PA.
APBD: Mengatur struktur APBD yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah dikelompokkan menjadi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah dialokasikan untuk urusan pemerintahan wajib dan pilihan, dengan prioritas pada urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar. Pembiayaan daerah mencakup penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.
Penyusunan dan Penetapan APBD: Mengatur proses penyusunan rancangan APBD, yang dimulai dengan penyusunan KUA dan PPAS, penyusunan RKA-SKPD, hingga pembahasan dan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD: Mengatur pelaksanaan anggaran, penatausahaan pendapatan dan belanja daerah, serta pengelolaan kas daerah.

\n\n

Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal Bupati melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dikenai sanksi administratif tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.\n2. Dalam hal Bupati melakukan pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SAROLANGUN
THE PROVINCE OF JAMBI

REGIONAL REGULATION OF SAROLANGUN REGENCY
NUMBER 6 OF 2021
ON
MANAGEMENT OF REGIONAL FINANCE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SAROLANGUN,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in the context of administering local government, the Sarolangun Regency Government has the duty and responsibility to regulate and manage its own regional government affairs according to the principles of autonomy and assistance tasks, in order to realize community welfare through increasing regional competitiveness by paying attention to the principles of democracy, equality, justice in the Unitary State System of the Republic of Indonesia;
that one of the duties and responsibilities carried out by the Sarolangun Regency Government is the management of regional \nfinance\n which is orderly, obedient to statutory regulations, efficient, economical, effective,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=00e11b6a-7535-46ac-9197-b156fcb14d18","actionData","errors"]