[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","00df7447-b495-4e2d-afa5-27e0bc07b015","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":-5,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2010","number","5","year","2010","published_date","2010-05-14","effective_date","2010-12-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Sambas","place_of_enactment","Sambas","theme","Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PETERNAKAN
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2010/NO.7, TLD No.7, LL KAB.SAMBAS: 17 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk pengendalian, pengawasan lingkungan, dan kepastian hukum kegiatan usaha serta kelestarian Burung Walet, perlu adanya pengaturan mengenai Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet; \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1981, UU No.3 tahun 1982, UU No.5 Tahun 1990, UU No.10 Tahun 1999, UU No.41 Tahun 1999, UU No.28 Tahun 2002, UU No.10 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.36 Tahun 2009, PP No.27 Tahun 1983, PP No.45 Tahun 2004, PP No.79 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, Perda No.7 Tahun 2006, Perda No.9 Tahun 2006, Perda No.2 Tahun 2008 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur diatur tentang ketentuan umum; Ruang Lingkup; maksud dan tujuan; Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet; Ketentuan Perizinan; Masa Berlaku Izin; Ketentuan Perubahan; Pelaksanaan Pengelolaan; Kewajiban dan larangan; Pembinaan dan Pengawasan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2010. \n Perda ini memiliki 14 halaman dan 3 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Tidak ada peraturan yang dicabut.\n\nPeraturan ini mengubah:\n1. Tidak ada peraturan yang diubah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kabupaten Sambas. Latar belakangnya adalah untuk mengendalikan, mengawasi lingkungan, memberikan kepastian hukum bagi kegiatan usaha, serta melestarikan burung walet. Tujuannya adalah untuk melindungi dan melestarikan burung walet, mengoptimalkan pemanfaatan sarang burung walet secara lestari, serta melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n- Setiap orang pribadi atau badan dapat menyelenggarakan usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet setelah memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.\n- Usaha ini harus dilakukan di luar lokasi pemukiman penduduk dan memperhatikan aspek kesehatan manusia, kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta kepentingan umum.\n- Usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dapat dilakukan di habitat alami (in-situ) atau habitat buatan (ex-situ) dengan membangun gedung atau memanfaatkan bangunan yang ada, yang harus memenuhi persyaratan pembangunan gedung sesuai peraturan perundang-undangan.\n- Setiap penyelenggara usaha wajib didata oleh SKPD dan berhimpun dalam wadah organisasi.\n- Proses perizinan meliputi pengajuan permohonan tertulis kepada Bupati, dengan prosedur dan tata cara yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.\n- Izin diberikan selama 3 tahun dan dapat diperpanjang.\n- Pemegang izin memiliki hak untuk memanen dan memanfaatkan sarang burung walet dengan memperhatikan kelestarian.\n- Pemegang izin diwajibkan memenuhi ketentuan dalam izin, melakukan kegiatan usaha paling lama 6 bulan setelah izin diberikan, dan mentaati peraturan perundang-undangan.\n- Terdapat kewajiban dan larangan bagi pemegang izin di habitat buatan dan habitat alami, termasuk menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan, serta melaksanakan pembinaan habitat dan populasi burung walet.\n- Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet pada habitat alami dan habitat buatan yang telah ada harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Penyesuaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan.","sanctions","1. Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (4), Pasal 11 ayat (3), Pasal 20, dan Pasal 22 yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dipidana dengan Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF SAMBAS REGENCY
NUMBER 7 OF 2010

REGIONAL REGULATION OF SAMBAS REGENCY
NUMBER 5 OF 2010

CONCERNING

MANAGEMENT AND EXPLOITATION OF
SWIFTLET NESTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SAMBAS,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that for the control, environmental supervision, and legal certainty of business activities as well as the sustainability of Swiftlets, it is necessary to have regulations regarding the Management and Exploitation of Swiftlet Nests;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Management and Exploitation of Swiftlet Nests;

In view of:

Law Number 27 of 1959 concerning the Stipulation of Emergency Law Number 3 of 1953 concerning the Establishment of Level II Regions in Kalimantan (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1953

","pdf_url","/proxy/pdf?id=00df7447-b495-4e2d-afa5-27e0bc07b015","actionData","errors"]