Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 120 Tahun 2017

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran arus barang dan menurunkan biaya logistik di pelabuhan melalui penerapan sistem pengiriman pesanan secara elektronik (Delivery Order Online) untuk barang impor. Sistem ini diharapkan dapat mempercepat pelayanan pengeluaran barang dari pelabuhan. Peraturan ini mengatur kewajiban bagi badan usaha pelabuhan, perusahaan angkutan laut, dan perusahaan jasa pengurusan transportasi untuk menerapkan sistem DO Online. Sistem ini harus terintegrasi dengan Indonesia National Single Window dan Inaportnet. Penerapan dilakukan secara bertahap, dimulai dari empat pelabuhan utama: Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Makassar. Penyelenggara pelabuhan bertanggung jawab atas pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan sistem ini, serta menetapkan Standar Operasi dan Prosedur. Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan peraturan ini.

• Badan usaha pelabuhan, perusahaan angkutan laut, dan perusahaan jasa pengurusan transportasi yang tidak menerapkan pelayanan DO Online dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.