[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","00d6ee30-d38d-43b0-9244-8a464ca15dde","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":-5,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_99":100,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2012","number","6","year","2012","published_date","2012-10-19","effective_date","2012-10-22","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Kuningan","place_of_enactment","Kuningan","theme","Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi - penjualan - produksi - usaha - daerah
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD 2012/164 Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka pengaturan pengenaan Retribuysi Penjualan Produksi Usaha Daerah selama ini telah ditetapkan Perda No. 24 Tahun 2002 sejalan dengan perkembangan keadaan dewasa ini maka perlu membentuk Perda tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; uU No. 33 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahnun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda kab. Kuningan No. 13 tahun 2001; Perda Kab. Kuningan No. 6 Tahun 2005; Perda Kab. Kuningan No. 3 Tahun 2008; Perda Kab. Kuningan No.11 Tahun 2008; Perda Kab. Kuningan No. 12 Tahun 2010. \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Nama Obyek Dan Subyek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara M<engukur Tingkat Penggunaan Jasa, SDtuktur Dan Besarnya Tarif Dan Saat Terjadinya Retribusi Terutang, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif, Wilayah Pemungutan Dan Perangkat Pelaksana Pemungutan Retribusi, Insentif Pemungutan, Tata Cara Pemngutan, Tata Cara Penagihan Dan Penghapusan, Instamsi Pemngutan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Pidana, Ketentuian Penyidikan Dan Ketentuan Umum. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2012. \n 15 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\nPeraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah di Kabupaten Kuningan. Latar belakangnya adalah perlunya penyesuaian terhadap peraturan sebelumnya (Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2000) yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, yang telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

\n\n

Ketentuan Substansial:

\n\n

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi dipungut atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, meliputi bibit/benih ikan dan udang, bibit/benih tanaman, dan bibit/benih ternak. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa atas penjualan hasil produksi tersebut.
Golongan Retribusi: Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah termasuk dalam golongan retribusi jasa usaha.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume hasil Produksi Usaha Daerah yang dijual.
Struktur dan Besarnya Tarif: Tarif retribusi ditetapkan setinggi-tingginya 75% dari harga pasar, dengan rincian tarif tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah.
Saat Terjadinya Retribusi Terutang: Retribusi terutang terjadi pada saat dikeluarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif: Tarif didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak untuk menutup biaya investasi, perawatan, penyusutan, dan administrasi, serta memperhatikan kepentingan penggunaannya. Penggunaan yang bersifat sosial dapat dibebaskan dari tarif setelah mengajukan permohonan kepada Bupati.
Wilayah Pemungutan: Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Kuningan.
Insentif Pemungutan: Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif setinggi-tingginya 5% berdasarkan pencapaian kinerja.
Tata Cara Pemungutan: Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Pembayaran dilakukan secara tunai di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
Tata Cara Penagihan dan Penghapusan: Penagihan menggunakan STRD didahului Surat Teguran. Hak penagihan kedaluwarsa setelah 3 tahun, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. Piutang retribusi yang kedaluwarsa dapat dihapuskan dengan Keputusan Bupati.
Instansi Pemungut: Pemungutan dilaksanakan oleh Dinas atau pihak lain yang bekerjasama dengan Dinas.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang.\n2. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 3 kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 24 Tahun 2000","link","","revoked_by",[101],{"_95":102,"_97":103,"_36":104},"PERDA Kab. Kuningan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/275210/perda-kab-kuningan-no-1-tahun-2024","66bca330-a89e-456c-b375-be40bbdfa8ff","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KUNINGAN REGENCY
NUMBER 6 OF 2012
CONCERNING
LEVY ON SALES OF REGIONAL ENTERPRISE PRODUCTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KUNINGAN,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to regulate the imposition of Levy on Sales of Regional Enterprise Production, Regional Regulation Number 24 of 2002 has been established referring to Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Levies as amended by Law Number 34 of 2000;
that in line with the current developments, the regulation of Levy on Sales of Regional Enterprise Production needs to be reviewed for adjustments, in connection with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies as a substitute for Law Number 18 of 1997;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, to ensure legal certainty, it is necessary to establish a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=00d6ee30-d38d-43b0-9244-8a464ca15dde","actionData","errors"]