[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","00d4e07a-eb53-4820-988a-54391c456714","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":-5,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah\r\nKabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2010","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2010","number","2","year","2010","published_date","2010-01-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Grobogan","place_of_enactment","Purwodadi","theme","Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah\r\nKabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2010","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

APBD
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2010/No.1 Seri A
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah\r\nKabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2010\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 181 ayat (1) Undang-\r\nUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang\r\n– Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas\r\nUndang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan\r\nDaerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan\r\nDaerah tentang Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) kepada\r\nDewan Perwakilan Daerah (DPRD) untuk memperoleh\r\npersetujuan bersama;\r\nb. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran,\r\nPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan\r\nsebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan\r\ndari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010 yang\r\ndijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD, serta Prioritas\r\ndan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara\r\npemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 13 Nopember\r\n2007:\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada\r\nhuruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang\r\nAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan\r\nTahun Anggaran 2010. \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah beberapakali diubah\r\nterakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah\r\ndengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir\r\ndengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21\r\nTahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2007. \n Peraturan ini mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun\r\nAnggaran 2010 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2010. \n 10 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2010. APBD terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp. 870.280.107.000,-, belanja daerah sebesar Rp. 873.479.988.000,-, sehingga terdapat defisit sebesar Rp. (3.199.881.000),-. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan sebesar Rp. 62.022.870.000,- dan pengeluaran sebesar Rp. 58.822.989.000,-, dengan pembiayaan netto sebesar Rp. 3.199.881.000,-.

\n\n

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dana perimbangan meliputi dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

\n\n

Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

\n\n

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, yang dibahas bersama DPRD apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan, keadaan darurat, dan keadaan luar biasa. Pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam keadaan darurat atau keperluan mendesak.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GROBOGAN REGENCY GOVERNMENT

REGIONAL REGULATION OF GROBOGAN REGENCY
NUMBER 2 OF 2010
CONCERNING
REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
GROBOGAN REGENCY FISCAL YEAR 2010

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF GROBOGAN,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement Article 181 paragraph (1) of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law – Law Number 12 of 2008 concerning the Second Amendment to Law - Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, the Regional Head submits a Draft Regional Regulation on the Budget and Regional Expenditure (APBD) to the Regional Representative Council (DPRD) to obtain joint approval;
that the Draft Regional Regulation on the Budget, Revenue and Expenditure (APBD) submitted as referred to in letter a, is a manifestation of the 2010 Regional Government Work Plan which is elaborated into the General

","pdf_url","/proxy/pdf?id=00d4e07a-eb53-4820-988a-54391c456714","actionData","errors"]