[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","00d3e1be-2f49-40a0-8380-8cc20e090f5e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":-5,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan","short_title","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2020","number","3","year","2020","published_date","2020-01-17","effective_date","2020-01-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","cef6cb7f-9d3f-458b-8917-e58a49caa4bc","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan","short_name","Permen LHK","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan","tags",[],"sectors","location","Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2020
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NO. 3, BN 2020/ NO 66; http://jdih.menlhk.co.id/: 65 HLM
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan TENTANG Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2020. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/MENHUT-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.72/MENHUT-II/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/MENHUT-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 490);\n2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/MENHUT-II/2010 tentang Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 312).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan guna menjamin kelestarian sumber daya genetik dan ketersediaan benih serta bibit berkualitas. Kebijakan ini mencakup pembangunan sumber daya genetik, pemuliaan tanaman hutan, pengadaan dan peredaran benih dan bibit, serta sertifikasi dan perizinan terkait. Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha, dan perorangan memiliki hak dan kewajiban dalam pelaksanaan konservasi dan pemanfaatan sumber daya genetik. Peraturan ini juga mengatur tentang penetapan jenis prioritas tanaman hutan, pengamatan variasi genetik, dan konservasi sumber daya genetik baik secara in-situ maupun ex-situ. Selain itu, peraturan ini menetapkan prosedur untuk pengadaan benih dari dalam dan luar negeri, serta peredaran benih dan bibit di dalam dan luar negeri.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan dan pengawasan peredaran Benih tanaman hutan yang sudah dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku dan untuk pelaksanaan selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.","sanctions","1. Pengenaan sanksi kepada pengada Benih dan pengedar Benih dan/atau Bibit terdaftar dapat berupa penghentian sementara atau pencabutan status terdaftar.\n2. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana.","revokes",[94,99,101],{"_95":96,"_97":98},"text","Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/MENHUTII/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan","link","",{"_95":100,"_97":98},"Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.72/MENHUT-II/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/MENHUT-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan",{"_95":102,"_97":98},"Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/MENHUTII/2010 tentang Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Hutan","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020

ABOUT

IMPLEMENTATION OF FOREST PLANT SEED

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 5 paragraph (6), Article 6 paragraph (5), Article 7, Article 8 paragraph (2), Article 9 paragraph (3), Article 10 paragraph (1), paragraph (2), and paragraph (5), Article 11 paragraph (5), Article 13 paragraph (1) and paragraph (2), Article 14 paragraph (2) and paragraph (4), Article 15 paragraph (4), Article 16 paragraph (2), Article 18 paragraph (5), Article 19 paragraph (3), Article 22 paragraph (3), Article 23 paragraph (1), Article 28 paragraph (4), Article 29 paragraph (4) and paragraph (5), Article

","pdf_url","/proxy/pdf?id=00d3e1be-2f49-40a0-8380-8cc20e090f5e","actionData","errors"]