Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas No. 14 Tahun 2013

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2013 tentang APBD TA 2014

Juga dikenal sebagai: Perda Kabupaten Musi Rawas 14/2013 · Perda Kabupaten Musi Rawas No. 14 Tahun 2013 · Perda Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2013

Status:
Berlaku
Tanggal Penetapan:31 Desember 2013
Hukum Pemerintahan DaerahAnggaran Belanja Daerah

Informasi

TipePeraturan Daerah (Perda)
TemaAPBD TA 2014
LokasiPemerintah Kabupaten Musi Rawas
Tanggal Berlaku-
Tanggal Penetapan31 Desember 2013
Tempat PenetapanMuara Beliti

(-)

Peraturan Daerah ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2014. APBD terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp. 1.082.763.554.101,00, belanja daerah sebesar Rp. 1.198.218.211.167,00, yang mengakibatkan defisit sebesar Rp. (115.454.657.066,00). Pembiayaan daerah mencakup penerimaan sebesar Rp. 168.075.013.257,00 dan pengeluaran sebesar Rp. 52.620.356.191,00, menghasilkan pembiayaan netto sebesar Rp. 115.454.657.066,00. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung mencakup belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada partai politik, dan belanja tidak terduga. Belanja langsung mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

(-)

(-)