[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","00c6305b-fa52-43ba-9e04-14db0ea6def6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":-5,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2011 tentang JAMINAN KESEHATAN DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2011","number","16","year","2011","published_date","2011-12-13","effective_date","2012-02-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu","place_of_enactment","Putussibau","theme","JAMINAN KESEHATAN DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

jaminan kesehatan
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2012/NO.4, LL KAB. KAPUAS HULU: 15 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kapuas Hulu perlu dilakukan upaya agar seluruh masyarakat mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan \n Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; ndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008; \n Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Tujuan, Prinsip dan Ruang Lingkup; Kepesertaan; Pemberi Pelayanan Kesehatan dan Paket Manfaat; Pendanaan; Penyelenggaraan; Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah; Pelaporan; Pemantuan dan Evaluasi; Pemantauan dan evaluasi; Pembinaan dan Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Sanksi Administrari; Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2012. \n 10 halaman peraturan dan 5 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjamin peserta dan/atau anggota keluarganya memperoleh manfaat jaminan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) diselenggarakan dengan prinsip pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh, terstruktur, dan berjenjang, dengan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang iurannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Prinsip lainnya meliputi keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, dan pemanfaatan hasil pengelolaan dana jaminan sosial untuk pengembangan program dan kepentingan peserta.

Ruang lingkup penyelenggaraan Jamkesda meliputi kepesertaan, pelayanan kesehatan, pendanaan, dan penyelenggaraan. Peserta Jamkesda adalah penduduk Kabupaten Kapuas Hulu yang tidak menjadi peserta jaminan kesehatan lainnya, dengan identitas dibuktikan melalui kartu kepesertaan. Penduduk miskin dan tidak mampu ditetapkan oleh Camat berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dan dilaporkan kepada Dinas Kesehatan untuk ditetapkan oleh Bupati sebagai penerima bantuan iuran daerah.

Pelayanan kesehatan diberikan secara berjenjang di fasilitas pelayanan kesehatan (PPK) pemerintah atau swasta yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara. PPK meliputi rumah sakit, klinik, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya. PPK dilarang menolak peserta dan wajib menerapkan kendali biaya dan mutu. Paket manfaat bersifat komprehensif sesuai kebutuhan medis, mencakup promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, terdiri dari pelayanan kesehatan dasar, rujukan tingkat pertama, dan gawat darurat. Peserta wajib membayar iuran yang dibayarkan oleh pemerintah daerah dari APBD. Besaran iuran ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuaria.

Penyelenggaraan Jamkesda dilaksanakan secara bertahap dan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah, dituangkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran. Penyelenggaraan dilaksanakan oleh pihak ketiga berdasarkan prinsip jaminan kesehatan sosial yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Badan Penyelenggara dapat bekerja sama dengan PPK daerah lain dengan persetujuan Bupati, harus memiliki sumber daya manusia yang memadai dan profesional, serta berhak memperoleh biaya operasional sesuai kebutuhan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Badan penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah, pemberi pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 20 dikenakan sanksi administrasi.\n2. Sanksi administrasi berupa peringatan/teguran tertulis, pembekuan sementara kegiatan usaha kesehatan, dan pencabutan izin usaha kesehatan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KAPUAS HULU REGENCY
NUMBER 16 OF 2011
ON
REGIONAL HEALTH GUARANTEE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KAPUAS HULU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that in order to improve the health status of the Kapuas Hulu community, efforts need to be made to ensure that all people have access to health services;
that the community still faces various problems in obtaining access to health services, including due to limited economic factors, unaffordable health financing, and limited coverage of national health insurance;
that based on the considerations as referred to in letters a, and b, it is necessary to establish a Regional Regulation on Regional Health Guarantee;

In view of :

Article 28 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 27 of 1959 concerning Stipulation of Emergency Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=00c6305b-fa52-43ba-9e04-14db0ea6def6","actionData","errors"]