[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","00c149a0-8fa9-49b8-9c6b-b9fd64d79e1b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":-5,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2025 tentang Desa Wisata","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2025","number","1","year","2025","published_date","2025-01-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Sumenep","place_of_enactment","Sumenep","theme","Desa Wisata","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

desa - wisata
2025
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2025 NOMOR 1
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Desa Wisata
ABSTRAK:	\n \n Menimbang: bahwa dengan memperhatikan potensi pariwisata,\r\nekonomi kreatif, sosial budaya, serta untuk\r\nmenggerakkan potensi desa yang berpeluang\r\nmeningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; \r\nbahwa untuk melakukan kegiatan pariwisata yang\r\nmemberikan manfaat bagi masyarakat untuk\r\nmencapai kesejahteraan masyarakat perlu \r\nmelakukan kegiatan pengembangan Desa Wisata;\r\nbahwa sebagai pedoman bagi pengelolaan dan \r\npengembangan kepariwisataan berbasis kebudayaan\r\nlokal sesuai dengan perencanaan pembangunan\r\ndaerah perlu dibentuk peraturan tentang Desa\r\nWisata; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang\r\nUndang Nomor 10 Tahun 2009 tentang\r\nKepariwisataan dan Pasal 12 UndangUndang\r\nNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah, Pemerintah Daerah mempunyai\r\nkewenangan dalam pengelolaan kepariwisataan di\r\nDaerah. \n Mengingat: Pasal 18 Ayat (6) UndangUndang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana\r\ntelah diubah dengan UndangUndang Nomor 2\r\nTahun 1965 , UndangUndang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali,\r\nterakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun \r\n2022, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah \r\nbeberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 3 Tahun 2024 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa\r\nkali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor\r\n11 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun\r\n2015 sebagaimana telah diubah dengan\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun \r\n2018 , Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 \r\nTahun 2017 , Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 \r\nTahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4\r\nTahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 8\r\nTahun 2023.\r\n\r\n\r\n\r\n \n Materi pokok: Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:\r\na. prinsip desa wisata; \r\nb. pembangunan dan pengembangan desa wisata;\r\nc. kawasan desa wisata; \r\nd. penetapan desa wisata;\r\ne. pengelola desa wisata; \r\nBagian Ketiga\r\nTujuan \r\nf. usaha pariwisata desa;\r\ng. hak, kewajiban dan larangan;\r\nh. promosi desa wisata dan duta wisata; \r\n1. peran serta masyarakat;\r\nJ. penghargaan; \r\nk. koordinasi;\r\n1. kerjasama;\r\nm. pembinaan dan pengawasan; \r\nn. pendanaan;\r\no. sanksi administrative;\r\np. ketentuan peralihan; dan\r\nq. ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2025. \n Jumlah halaman : 26 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2025 tentang Desa Wisata bertujuan untuk mengembangkan potensi pariwisata desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Latar belakangnya adalah potensi pariwisata, ekonomi kreatif, dan sosial budaya desa yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup prinsip-prinsip desa wisata, pembangunan dan pengembangan desa wisata, pembentukan kawasan desa wisata, penetapan desa wisata, pengelolaan desa wisata, usaha pariwisata desa, hak dan kewajiban berbagai pihak, promosi desa wisata, peran serta masyarakat, penghargaan, koordinasi, kerjasama, pembinaan dan pengawasan, serta pendanaan.

Peraturan ini mengatur kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan kepariwisataan di desa, termasuk penetapan desa wisata, pembinaan, dan pengawasan. Masyarakat desa memiliki hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan desa wisata dan melakukan usaha pariwisata. Pengusaha pariwisata desa wajib mendaftarkan usahanya dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Pemerintah Desa berkewajiban melaporkan aktivitas Desa Wisata kepada Bupati melalui Dinas terkait.

\n","transitional_provisions","1. Desa Wisata yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Izin kepariwisataan atau TDUP yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku yang diberikan.","sanctions","1. Wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan Pasal 31 dikenai teguran lisan, dan jika tidak dipatuhi, dapat diusir dari lokasi.\n2. Pengusaha Pariwisata Desa yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 32 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan izin sementara, hingga pencabutan izin usaha.\n3. Pengelola Desa Wisata yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 33 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, denda administratif, dan/atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SUMENEP
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF SUMENEP REGENCY
NUMBER 1 OF 2025
CONCERNING
TOURISM VILLAGE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUMENEP,

\n\n \n \n

Considering:

that by considering the tourism potential, creative economy, socio-culture, and to drive the potential of villages that have the opportunity to improve the welfare of the village community;
that to carry out tourism activities that provide benefits to the community to achieve community welfare, it is necessary to carry out Tourism Village development activities;
that as a guideline for the management and development of tourism based on local culture in accordance with regional development planning, it is necessary to form regulations regarding Tourism Villages;
that based on the provisions of Article 30 of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism and Article 12 of Law Number 23 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=00c149a0-8fa9-49b8-9c6b-b9fd64d79e1b","actionData","errors"]